Suaratebo.net, Tebo - Pasca digusurnya pedagang kaki lima dinlokaai eks gedung SDN 82/VIII Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, adukan nasibnya kepada DPRD Kabupaten Tebo, Selasa (21/01/2020).
Puluhan pedagang yang didominasi ibu rumah tangga ini diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Tebo Aviandri dan Wakil Ketua II DPRD Teno Syamsu Rizal serta anggota Komisi II DPRD Tebo Ngatiran dan Sahendra dan juga Kakan Satpol PP Taufiq Khaldy.
Kedatangan Eks pedagang yang berlokasi di Eks SDN 82/ VIII Witoto Agung yang digusur tersebut tidak lain adalah meminta pembelaan atas apa yang mereka alami saat ini, namun dalam diskusi tersebut Syamsu Rizal selaku wakil rakyat menjelaskan kepada para warga tersebut bahwasanya, siapapun warga yang menggunakan fasilitas milik pemerintah, maka siap untuk menerima konsekuensinya apabila suatu saat pemerintah ingin menggunakan fasilitas tersebut.
"Kalau tempat tersebut memang milik pemerintah ataupun fasilitas pemerintah, maka warga yang menduduki tempat tersebut siap menerima konsekuensi dari kebijakan pemerimtah" jelasnya dengan tegas.
Sebelum pemerintah melakukan pengosongan bangunan pedagang di lokasi eks SDN 82/ VIII Wirotho Agung, sudah membuat kesepakatan pada tahun 2019 lalu, dimana dalam kesepakatan tersebut berbunyi para pedagang siap membongkar sendiri lapak mereka pada 15 Januari 2020 serta mengosongkan lokasi tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat Rimbo Bujang atas kesepakatan tersebut saat Taufiq Khaldy menjelaskan.
"Kita sudah koordinasi dengan camat rimbo bujang, bahwasanya pembongkaran ini tidak ada unsur paksaan, namun atas kesepakatan pedagang sendiri yang akan mengosongkan lapaknya pada tanggal 15 Januari 2020, jadi tidak ada unsur paksaan" jelas Taufiq
Jika kesepakatan tersebut yang disampaikan memamg benar adanya, sudah selayaknya kita selaku warga mengikuti aturan yang ada, karena sudah adanya kesepakatan yang dilakukan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah.(HS-ST)
