Nizar Minta Pemerintah Hentikan Program PPPK

Nizar Minta Pemerintah Hentikan Program PPPK



Suaratebo.net - Kabar baik itu seperti angin sepoi yang menghembus sesaat, sama halnya dengan yang terjadi terhadap rekrutmen PPPK. Rekrutmen PPPK yang sangat dinantikan oleh para honorer berharap mendapatkan kelayakan hidup, hingga saat ini tidak ada kejelasannya. (28/1/2019)

Pasalnya Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro menghimbau pemerintah pusat untuk tidak lepas tangan terhadap penggajian PPPK Honorer K2 terhadap pemerintah daerah, pasalnya Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Harja Wibisana menyatakan bahwa Rekrutmen PPPK hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang mau menggaji honorer tersebut, karena honorer K2 sebelumnya yang mengangkat adalah SK pemerintah daerah.

Tidak sedikit pemerintah daerah yang menolak kebijakan rekrutmen PPPK, dimana anggaran gaji meraka dibebankan kepada APBD, seolah pemerintah pusat lepas tangan atas kebijakan tersebut, seperti yang lansir oleh onepoin.co.id yang disampaikan oleh Nizar Anggota DPR Komisi X.
“Atas sikap Kepala BKN seolah lepas tangan terhadap permasalahan ini, terkait kebijakan PPPK, sudah menunjukkan konsep PPPK tidak layak untuk diteruskan, seharusnya  program yang dibuat pemerintah pusat, ya pemerintah pusatlah yang harus bertanggungjawab, lebih baiknya lagi Presiden Jokowi membatalkan PPPK” Jelasnya.

Namun untuk menyelesaikan permasalahan ini Nizar meminta pemerintah dalam menyelesaikan Honorer K2 ini, agar mengangkat mereka segera menjadi PNS.

Atas dasar ini pula DPR berkomitmen mendorong agar mempercepat revisi UU ASN, agar honorer K2 usia diatas 35 tahun bisa segera di akomodir.