Sekjen PBB António Guterres Desak Reformasi Total Sistem Keuangan Global di Jakarta

Ilustrasi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan pidato mengenai reformasi arsitektur keuangan global di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. (Generate by Gemini AI)

Jakarta, Suaratebo.net - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres melayangkan kritik tajam terhadap tatanan arsitektur keuangan global saat ini yang dinilai sudah usang dan berat sebelah. Berbicara di hadapan para diplomat dan pembuat kebijakan di Jakarta, Guterres menegaskan urgensi perombakan sistem Bretton Woods agar lebih adil serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang di era dunia multipolar.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Guterres dalam forum Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What's Next? yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Melansir CNBC Indonesia, Guterres menilai sistem moneter dan perbankan multilateral yang dibangun sejak puluhan tahun silam masih dirancang untuk melayani kepentingan kelompok negara kaya, sehingga meminggirkan posisi tawar negara berkembang.

"Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya," kata Guterres di Gedung Pancasila.

Beban Utang dan Kesenjangan Pembiayaan SDGs Rp72 Kuadriliun

Peringatan dari pemimpin tertinggi badan dunia tersebut berakar pada ancaman krisis fiskal nyata yang kini mencekik banyak negara berkembang. Tingginya suku bunga global, inflasi biaya pinjaman, dan sulitnya memperoleh likuiditas jangka panjang dengan persyaratan lunak telah memaksa pemerintah di berbagai belahan dunia mengorbankan belanja publik esensial.

Menurut Guterres, kondisi tersebut menciptakan dilema anggaran yang berbahaya. Banyak negara terpaksa mengalihkan porsi belanja negara yang terbatas hanya untuk melunasi cicilan utang, alih-alih mendanai sektor vital seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, proyek infrastruktur dasar, maupun transisi energi hijau.

Mengutip laporan CNBC Indonesia, Guterres mengungkapkan bahwa dunia saat ini menghadapi jurang defisit pendanaan pembangunan melampaui US$4 triliun per tahun atau menembus kisaran Rp72 kuadriliun (dengan estimasi kurs Rp18.000 per dolar AS) guna merealisasikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

"Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka," tegasnya.

Guterres mendorong implementasi nyata Sevilla Commitment, sebuah kerangka kerja pembiayaan pembangunan internasional yang telah disepakati oleh negara anggota PBB pada 2025, sebagai solusi konkret merestrukturisasi beban utang dan memperlebar ruang fiskal global.

Restrukturisasi Lembaga Multilateral dan Kuota Hak Suara

Salah satu substansi krusial dalam desakan reformasi tersebut adalah perbaikan sistem kuota kepemilikan modal dan pembagian hak suara (voting power) di tubuh institusi keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Guterres menggarisbawahi bahwa bobot dan pengaruh ekonomi negara-negara berkembang saat ini sudah jauh lebih besar dibanding era pasca-Perang Dunia II, sehingga partisipasi pengambilan keputusan harus proporsional.

Ia juga menambahkan bahwa reformasi tatanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari demokratisasi di ranah politik global, termasuk perombakan komposisi Dewan Keamanan PBB agar mencerminkan konfigurasi kekuatan geopolitik modern.

Apresiasi Kepemimpinan Indonesia dan Respons Kemenlu RI

Dalam pidatonya, Sekjen PBB secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap diplomasi Indonesia. Ia memandang Indonesia sebagai representasi teladan bagi negara berkembang yang konsisten memperjuangkan multilateralisme inklusif di forum internasional.

"Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar. Secara konkret, hal itu berarti mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, serta memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang," tutur Guterres.

Menanggapi seruan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan komitmen penuh pemerintah Indonesia dalam mengawal agenda pembenahan kelembagaan global.

"Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang," kata pria yang akrab disapa Tata tersebut.

Guterres mengakhiri paparannya dengan mengingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, negara berkembang akan semakin tertinggal dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan mengakselerasi transfer teknologi. Ia mendesak negara-negara maju untuk segera melunasi komitmen pendanaan iklim serta mendukung program hilirisasi industri di negara berkembang demi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan global. (HS)