Survei Adidaya 2026: Kinerja Prabowo Diapresiasi Tinggi, Tapi 46,5% Publik Soroti Menteri Kabinet Merah Putih

Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat rapat paripurna, merepresentasikan evaluasi kinerja pemerintahan

Jakarta, Suaratebo.net - Menjelang dua tahun masa pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan angka yang solid. Namun, apresiasi tersebut tidak berbanding lurus dengan penilaian masyarakat terhadap jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Adidaya Institute pada Kamis (15/10/2026), sebanyak 60,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Ironisnya, 46,5 persen publik menilai para menteri belum bekerja secara profesional dan optimal dalam mengeksekusi program pemerintahan.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menjelaskan bahwa tingginya kepuasan terhadap Presiden sangat ditopang oleh keberhasilan menjaga stabilitas nasional.

"Kepuasan terhadap Presiden Prabowo ditopang oleh penilaian positif atas stabilitas politik dan keamanan, gaya kepemimpinan yang tegas, serta manfaat nyata dari program prioritas pemerintah yang mulai dirasakan masyarakat," ujar Rahman di Jakarta.

Secara rinci, persepsi publik terhadap stabilitas negara di bawah Prabowo sangat positif:

- 61,3 persen menilai pertahanan nasional cukup kuat.

- 54,8 persen merasa keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga.

- 53,5 persen menilai kondisi politik nasional cukup stabil.

Selain itu, gaya kepemimpinan Prabowo juga disetujui oleh 51,3 persen responden. Menariknya, di antara kelompok yang menyukai gaya kepemimpinan ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden melonjak drastis hingga 88,7 persen.

Kinerja Menteri Menjadi Catatan Kritis

Meskipun kepuasan terhadap sosok Presiden tinggi, penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan (Prabowo-Gibran) berada di angka 55,6 persen, sementara 36,2 persen menyatakan tidak puas. Penurunan metrik ini diyakini berasal dari lemahnya daya eksekusi di tingkat kementerian.

Survei ini menemukan korelasi kuat antara kepuasan publik dan implementasi program kementerian. Tingkat kepuasan melonjak ke 90,7 persen pada responden yang merasakan dampak dari minimal 10 dari 17 program unggulan pemerintah. Sebaliknya, angka itu anjlok menjadi 34,2 persen pada kelompok yang belum merasakan manfaat program sama sekali.

"Ini adalah indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik secara merata. Masyarakat kini bisa langsung menilai manfaat layanan tiap kementerian. Para menteri Kabinet Merah Putih harus bekerja lebih keras lagi merumuskan eksekusi kebijakan," tegas Rahman.

Meski demikian, ada tiga nama pejabat kabinet yang paling banyak dinilai berkinerja baik oleh publik:

- Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian): 13,5 persen

- Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet): 11,6 persen

- Nasaruddin Umar (Menteri Agama): 10,8 persen

- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Sukses Besar Namun Dibayangi Isu Tata Kelola

Survei Adidaya Institute juga membedah program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencatatkan tingkat pengenalan (awareness) tertinggi mencapai 93,4 persen, disusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (81,3 persen).

Dampak MBG dinilai sangat positif oleh masyarakat:

- 69,9 persen setuju dengan program MBG.

- 66,5 persen menilai program memberikan manfaat nyata.

- 63,4 persen melihat dampak langsung pada perbaikan gizi dan kesehatan anak.

- 61,6 persen mendesak agar program ini terus dilanjutkan.

Namun, lampu kuning menyala di sektor tata kelola. Sebanyak 28,2 persen responden menilai tata kelola program pemerintah masih bermasalah. Khusus untuk program MBG, 25,7 persen responden menyoroti potensi korupsi dan kebocoran anggaran sebagai persoalan utama.

Menyikapi hal ini, Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi.

"Kami merekomendasikan pemeriksaan berkala dan ketat terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran di tiap titik, penyediaan saluran pengaduan masyarakat, hingga kewajiban pelibatan peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Hasil audit BGN (Badan Gizi Nasional) harus dipublikasikan berkala," ungkap Fadhli.

Kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor saat ini berada di angka 55,0 persen. Kepuasan terhadap eksekusi MBG tercatat sedikit naik dari 46,6 persen menjadi 49,6 persen setelah adanya pergantian Kepala BGN, meski perubahan ini masih dalam rentang margin of error.

Metodologi Survei 

Sebagai bentuk transparansi riset, Adidaya Institute mengumpulkan data ini melalui wawancara tatap muka terhadap 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia pada periode 15–21 September 2026. Penarikan sampel menggunakan metode probability sampling di 124 titik pada 122 kabupaten/kota. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error (MoE) sebesar 2,78 persen.

Tingginya kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto merupakan modal politik yang kuat. Namun, temuan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para menteri untuk segera membenahi birokrasi. (HS)