Temukan Dugaan Pungli di Lapas, Ombudsman RI Serahkan 11 Saran Perbaikan ke Kementerian Imipas

Gambar Ilustrasi, Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pengawasan pelayanan publik di Lapas dan Rutan. (Generate by Gemini AI)

Jakarta, Suaratebo.net - Melansir Ombudsman RI, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut resmi menyerahkan 11 rekomendasi perbaikan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Dokumen penyerahan diserahkan langsung oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan di Jakarta.

Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah indikasi pelanggaran serta kelemahan sistemik saat pengawasan lapangan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Poin krusial yang menjadi sorotan utama mencakup potensi praktik pungutan liar (pungli) antarwarga binaan, tindak kekerasan oleh oknum kepala kamar, hingga hambatan prosedur saat pengawas melakukan sidak tanpa pemberitahuan.

Melansir Ombudsman RI, terdapat 11 poin pembenahan utama yang direkomendasikan kepada Menteri Imipas. Beberapa di antaranya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas bangunan yang melanggar aturan, penataan ulang manajemen penempatan warga binaan, rotasi berkala petugas, serta penegakan prinsip hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi di dalam lapas. Selain itu, perkuatan pengawasan internal dan keterbukaan terhadap pengawas eksternal juga menjadi penekanan mendasar.

Menanggapi laporan pengawasan tersebut, pihak Kementerian Imipas menyambut baik masukan yang disampaikan. Irjen Kementerian Imipas Rudi Setiawan menegaskan bahwa tim investigasi telah diterjunkan ke Lapas Cibinong guna melakukan penelusuran mendalam atas seluruh temuan lapangan tersebut. (HS)