GBRAN Dorong Prabowo dan Jokowi Jaga Persatuan demi Stabilitas Politik dan NKRI
 |
| DPP GBRAN meminta Presiden Prabowo dan Jokowi menjaga persatuan demi stabilitas politik nasional serta keutuhan NKRI jelang 2 tahun masa jabatan. |
Jakarta, Suaratebo.net - Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Berani Nusantara (DPP GBRAN), Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H., secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk terus menjaga komunikasi erat dan persatuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin stabilitas politik jangka panjang serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan terbuka tersebut disampaikan Rimso pada Minggu (18/10/2026). Ia menegaskan bahwa seruan ini lahir dari panggilan moral untuk mengawal kesinambungan pembangunan nasional, bukan sekadar mencari kesalahan pihak tertentu di tengah kompleksitas situasi politik saat ini.
"Pak Prabowo, ayo bangkit, rangkul dan bergandengan tangan. Jangan biarkan satu orang pun merongrong NKRI," tegas Rimso dalam keterangannya.
Urgensi Kesinambungan Kepemimpinan dan Rekonsiliasi Politik
Menurut Rimso, hubungan erat antara Presiden Prabowo dan Joko Widodo memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi kesinambungan roda pemerintahan dan agenda pembangunan yang telah dirintis sejak periode sebelumnya. Ia mengenang kembali perjalanan politik panjang Jokowi—mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga memegang tampuk kepemimpinan nasional—yang melibatkan dukungan serta kerja sama lintas tokoh politik, termasuk Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, hingga Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Rimso mengingatkan bahwa rivalitas tajam dalam kontestasi Pemilihan Presiden, baik pada 2014 maupun 2019, seharusnya tidak menjadi penghalang untuk merawat silaturahmi politik setelah kontestasi usai. Ia turut mengaitkan memori publik pada momen debat Pilpres 2014, di mana Jokowi mengibaratkan persahabatannya dengan Prabowo seperti rantai sepeda yang kendati bisa terlepas, ikatan utamanya tidak akan pernah putus.
Bagi GBRAN, filosofi tersebut tetap relevan di tengah situasi politik kekinian. Kolaborasi dan soliditas para pemimpin bangsa diperlukan agar program-program strategis kerakyatan dapat berlanjut tanpa hambatan politis yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Menyoroti Potensi Disrupsi dan Dinamika di Sekitar Istana
Dalam pandangannya, Rimso juga menyampaikan catatan kritis terkait adanya gelombang dinamika politik yang berpotensi menciptakan jarak psikologis dan politis antara Prabowo dan Jokowi. Meskipun tidak menyebutkan nama atau bukti spesifik, ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memperkeruh suasana demi keuntungan kelompok mereka.
Oleh karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap ekstra waspada dan cermat dalam membaca konstelasi politik di lingkaran kekuasaan, termasuk menyikapi berbagai kritik tajam maupun serangan personal yang berisiko memperkeruh iklim demokrasi.
"Bapak Presiden, tanyakan kepada hati nurani. Jangan biarkan kepentingan bangsa dan persatuan NKRI dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," pesannya.
Komitmen Dukungan GBRAN hingga 2029
Di sisi lain, Rimso menegaskan komitmen penuh DPP GBRAN untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan pada tahun 2029 mendatang. Ia menyebut sikap dukungan ini sejalan dengan arahan yang sebelumnya disampaikan oleh Joko Widodo selaku Ketua Dewan Penasihat GBRAN.
Terkait spekulasi kepemimpinan nasional ke depan, termasuk peluang keberlanjutan koalisi kepemimpinan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029, Rimso menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusional, proses demokrasi yang sehat, serta mandat langsung dari rakyat Indonesia.
Sebagai penutup, Rimso merefleksikan pengalamannya pribadi yang pernah menghadapi kegagalan berulang dalam kontestasi politik lokal sebagai pelajaran berharga bahwa kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat harus selalu diletakkan di atas ambisi golongan.
"Saya merindukan kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap Bapak Presiden mengevaluasi persoalan yang terjadi di masyarakat dan mengambil langkah terbaik untuk bangsa," pungkasnya. (Red)
