Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: JAMIRA Soroti Kebebasan Pers dan Keberlanjutan Industri Media

Ketua Umum Jamira RM Gusti Haes

Jakarta, Suaratebo.net - Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif. Organisasi pers nasional ini mendorong evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas demokrasi, jaminan kebebasan pers, serta keberlanjutan ekosistem industri media tanah air.

Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, menegaskan bahwa evaluasi dua tahun perjalanan pemerintahan tidak boleh berhenti sekadar pada daftar program kerja, pencapaian administratif, maupun klaim angka pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang esensial adalah sejauh mana kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi pers nasional dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

"JAMIRA memandang dua tahun pemerintahan merupakan momentum penting untuk mengukur bukan hanya apa yang telah dikerjakan, tetapi juga apa yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan demokrasi, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap kebebasan pers," ujar Gusti Haes dalam keterangan resminya di Kantor DPP JAMIRA, Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Tantangan Kompleks Industri Pers dan Urgensi Regulasi Platform Digital

Di tengah dinamika global dan domestik, industri pers nasional dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang kian berlapis. Perubahan lanskap teknologi yang begitu cepat, disrupsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta dominasi platform digital global dalam distribusi informasi dan pasar periklanan telah mengubah struktur bisnis media secara drastis.

Gusti Haes mengingatkan bahwa dalam situasi yang kompetitif ini, beban keberlanjutan perusahaan pers tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pundak masing-masing media dalam menghadapi mekanisme pasar yang tidak seimbang.

"Diperlukan ekosistem yang adil, kepastian regulasi, perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik, dan persaingan usaha yang sehat," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, JAMIRA mendorong pemerintah untuk memperkuat dan mempercepat implementasi kebijakan perlindungan karya jurnalistik. Fokus utama diarahkan pada efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Pelaksanaannya perlu diarahkan pada mekanisme yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan pers, termasuk media lokal dan nasional yang memiliki kapasitas usaha beragam," imbuh Gusti.

Menjaga Kemerdekaan Pers dan Ruang Kritik Konstruktif

Selain aspek ekonomi dan bisnis media, JAMIRA menyoroti pentingnya merawat kemerdekaan pers sebagai pilar utama penyelenggaraan negara yang demokratis. Perlindungan hukum dan keamanan bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan harus menjadi komitmen bersama aparat penegak hukum dan pemerintah.

Lebih lanjut, Gusti Haes mengingatkan agar kritik, investigasi, dan fungsi pengawasan publik yang dijalankan oleh media massa tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan instrumen esensial dalam mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan (checks and balances).

"Media tidak harus selalu sependapat dengan pemerintah. Namun, perbedaan pandangan harus dijawab melalui data, penjelasan yang terbuka, dan perbaikan kebijakan, bukan tekanan terhadap kerja jurnalistik," tandasnya.

Di bidang komunikasi publik, JAMIRA menilai pemerintah perlu membangun saluran dialog yang lebih terbuka, terukur, dan responsif terhadap berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat di akar rumput. Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari intensitas publikasi pencitraan, melainkan dari sejauh mana implementasi di lapangan, transparansi anggaran, serta dampak langsung yang dirasakan oleh warga.

Posisi Independen JAMIRA dalam Mengawal Demokrasi

Dalam lanskap politik nasional, JAMIRA menegaskan posisinya sebagai organisasi perjuangan penguatan industri media nasional yang independen, tanpa berafiliasi secara membabi buta dengan kepentingan politik praktis mana pun.

"Kami tidak berada pada posisi untuk memuji atau menolak pemerintah secara membabi buta. Sikap JAMIRA adalah mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, mengapresiasi capaian yang dapat dibuktikan, dan menyampaikan kritik terhadap persoalan yang membutuhkan perbaikan," ungkap Gusti Haes.

Menutup pandangannya, ia menekankan bahwa pemerintah, insan pers, dan masyarakat memiliki porsi tanggung jawab yang saling menguatkan dalam merawat kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah dituntut terbuka terhadap pengawasan publik, media wajib menjaga standar akurasi, kode etik, serta independensi, sementara masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik. Pemerintahan yang kuat membutuhkan masyarakat yang sejahtera, demokrasi yang sehat, dan pers yang independen serta berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui momentum ini, Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA) berkomitmen untuk terus menggalang dialog konstruktif yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku industri media, dan para pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem pers nasional yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas tinggi. (JAMIRA)