Sorotan Dua Tahun Prabowo-Gibran: DPR Apresiasi Penyelamatan Aset Negara Rp80,6 Triliun hingga Keberlanjutan Program MBG dan Sekolah Rakyat
 |
| Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam evaluasi capaian dua tahun pemerintahan terkait penyelamatan aset negara dan program Makan Bergizi Gratis. (Generate by Gemini AI) |
Jakarta, Suaratebo.net - Memasuki tepat dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beserta partai politik koalisi memberikan catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Fokus utama parlemen tertuju pada dua pilar besar, yakni ketegasan penegakan hukum dalam menyelamatkan kekayaan negara bernilai puluhan triliun rupiah serta konsistensi pelaksanaan program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menilai arah kebijakan penegakan hukum dan penguatan ekonomi nasional selama dua tahun terakhir telah berjalan di jalur yang tepat (on the right track). Senada, Partai Golkar selaku salah satu penopang utama koalisi pemerintah menegaskan komitmennya di parlemen untuk terus mengawal program prioritas yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemulihan Aset Korupsi Rp28,6 Triliun dan Pengawasan Parlemen
Di sektor penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengapresiasi capaian pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) yang menyentuh angka Rp28,6 triliun. Capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi penindakan oleh aparat penegak hukum, baik melalui Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Berdasarkan data kinerja lembaga penegak hukum yang dihimpun hingga Oktober 2026, Kejaksaan Agung mencatatkan porsi pemulihan aset terbesar mencapai Rp19,65 triliun melalui sinergi bidang Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Badan Pemulihan Aset (BPA), di samping penyelamatan keuangan negara jalur perdata senilai Rp14,37 triliun. Sementara itu, KPK berkontribusi memulihkan aset negara sebesar Rp1,53 triliun sepanjang tahun 2025 dan bertambah Rp603 miliar hingga triwulan III tahun 2026, disusul kontribusi Polri sebesar Rp2,37 triliun.
Meski memberikan apresiasi atas tingginya angka pengembalian kerugian negara, Rudianto Lallo mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga kualitas penindakan.
"Independensi penegakan hukum harus dibuktikan melalui proses penanganan perkara yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Rudianto di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Gebrakan Satgas PKH Selamatkan Rp52 Triliun dan Kuasai 6,2 Juta Hektare Lahan
Selain pemulihan aset dari perkara korupsi, sorotan positif juga mengarah pada kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengintegrasikan 12 kementerian dan lembaga di bawah komando pemerintah pusat dan Kejaksaan Agung.
Merujuk data resmi Kepresidenan RI dan Kejaksaan Agung, hingga penyerahan tahap kedelapan pada Oktober 2026 termasuk penyetoran terbaru senilai Rp13,24 triliun total uang tunai yang berhasil diselamatkan dan disetorkan Satgas PKH ke kas negara telah menembus angka Rp52 triliun. Penerimaan ini bersumber dari denda administratif sektor kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penanganan pidana khusus, serta setoran pajak.
Tidak hanya menyetorkan dana tunai, Satgas PKH juga berhasil mengambil alih kembali penguasaan kawasan hutan negara yang sebelumnya dikelola secara ilegal seluas 6.206.212,14 hektare di sektor perkebunan kelapa sawit dan 14.633,79 hektare di sektor pertambangan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa nilai ekonomis dari penyelamatan hơn 6,2 juta hektare lahan negara tersebut ditaksir mendekati Rp400 triliun.
"Total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun dalam dua tahun. Tantangan dan perlawanan dari unsur-unsur yang menikmati kecurangan selalu ada, namun penyelamatan kekayaan negara harus terus berlanjut dan dikelola sesuai ketentuan," ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya di Kejaksaan Agung.
Keberlanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat
Hasil penyelamatan uang negara dan efisiensi anggaran tersebut menjadi fondasi fiskal yang kuat bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan sumber daya manusia. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti keberhasilan ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai tonggak utama pengentasan kemiskinan struktural dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) per Oktober 2026, implementasi program strategis ini mencatatkan sejumlah capaian terukur:
Jangkauan Penerima Manfaat MBG: Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai jenjang sekolah, pesantren, hingga kelompok rentan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Distribusi Porsi Makanan: Lebih dari 8,3 miliar porsi makanan bergizi telah disalurkan secara nasional dengan dukungan alokasi anggaran yang ditingkatkan dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp229 triliun (pasca-efisiensi) pada tahun 2026.
Inovasi Skema Prasmanan & Pengawasan: Kepala BGN, Sudaryono, menargetkan 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan skema prasmanan hingga akhir 2026 guna menekan limbah makanan (food waste) sekaligus meningkatkan selera makan siswa. Pemerintah juga telah menindak tegas dan menutup lebih dari 3.000 dapur mitra yang tidak memenuhi standar mutu.
Perluasan Sekolah Rakyat (SR): Bersinergi dengan Kementerian Sosial dan kementerian terkait, pemerintah memperluas jangkauan Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (desil terbawah), diiringi penguatan tata kelola, digitalisasi pembelajaran, serta pembukaan akses penyaluran kerja bagi para lulusannya.
Sinergi antara penyelamatan aset negara bernilai triliunan rupiah dan investasi langsung pada gizi serta pendidikan anak bangsa dinilai parlemen sebagai bukti konkret keberpihakan anggaran negara terhadap masa depan generasi penerus Indonesia. (HS)
