Sawit RI Dipanggil Singapura, Rosan Sebut Langkah Positif

Ilustrasi Kebun Sawit Kebakaran (Generate by Gemini AI)

Jakarta, Suaratebo.net - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai positif langkah Pemerintah Singapura memanggil pimpinan sejumlah perusahaan kelapa sawit asal Indonesia terkait penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah memastikan langkah investigasi independen ini tidak mengganggu komitmen investasi asing langsung (foreign direct investment / FDI) antara kedua negara.

Respons Pemerintah: Langkah Positif untuk Penegakan Hukum

Pemerintah Indonesia memandang pemanggilan korporasi sawit oleh otoritas Singapura sebagai bentuk kolaborasi untuk menyelesaikan isu lingkungan secara transparan. Rosan menyatakan, penanganan masalah karhutla secara tuntas akan memberikan kepastian bagi iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kalau kita melihat ini kan untuk sesuatu yang positif supaya hal-hal seperti karhutla dan yang lainnya bisa terselesaikan dengan baik," ujar Rosan ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Komitmen Investasi Asing Singapura Tetap Terbuka

Di tengah dinamika hubungan bilateral akibat penyelidikan tersebut, Rosan memastikan aliran investasi dari Negeri Singa ke Indonesia tetap aman. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura, Vivian Balakrishnan.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Vivian menegaskan bahwa komitmen ekonomi, baik dalam bentuk penanaman modal langsung maupun kerja sama strategis lainnya, tetap terbuka lebar bagi Indonesia. Kedua negara justru sepakat memperkuat koordinasi di sektor ekonomi dan investasi serta terbuka terhadap pertukaran masukan (feedback) demi mempererat kolaborasi jangka panjang.

Mekanisme Penilaian Independen Korporasi Sawit

Sebelumnya, otoritas Singapura melalui Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency / NEA) mewajibkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang diselidiki untuk menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup aspek operasional, tata kelola hubungan korporasi, hingga audit rantai pasok (supply chain).

Menteri Kedua Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, menjelaskan bahwa proses investigasi dilakukan oleh panel penilai serta firma hukum independen yang ditunjuk dari daftar resmi NEA, di mana seluruh biaya operasional dibebankan kepada korporasi yang dinilai.

"Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk sebuah tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan, sesuai arahan NEA," ujar Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia.

Shanmugam menambahkan, mekanisme ketat ini justru dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan dengan rantai pasok yang bersih agar dapat membuktikan integritas operasional mereka tanpa keterlibatan dalam pembakaran lahan, serta menegaskan bahwa proses tersebut bebas dari unsur politis atau pencarian kambing hitam.

Melansir laporan CNN Indonesia, penguatan koordinasi antara Indonesia dan Singapura ini diharapkan mampu meredakan ketegangan sekaligus memastikan standar lingkungan hidup di sektor hulu sawit nasional memenuhi kriteria global. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memantau proses audit independen ini guna menjaga perlindungan investor sekaligus kelestarian lingkungan hidup di dalam negeri. HS