ISEI Riau Minta Pemerintah Revisi Formula DBH Sawit di PMK No. 10/2026
 |
| ISEI Riau Minta Pemerintah Revisi Formula DBH Sawit di PMK No. 10/2026 |
Suaratebo.net, Jakarta - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Riau mendesak pemerintah segera merevisi formula Dana Bagi Hasil DBH Sawit. Skema pembagian saat ini yang menempatkan 96% untuk pemerintah pusat dan hanya 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit.
Desakan tersebut disampaikan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik terkait PMK No. 10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang digelar di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).
Menurut ISEI Riau, formula yang tertuang dalam PMK No. 10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara dan ekspor nasional.
Ketimpangan Fiskal Rugikan Daerah Penghasil Sawit
Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo menilai skema pembagian DBH sawit saat ini tidak memadai untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan pembangunan daerah penghasil.
Daerah justru menanggung beban berat berupa kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit, sementara porsi penerimaan yang diterima sangat kecil.
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang merilis media Bisnis, Sabtu (9/5/2026).
ISEI Riau menyebut Riau sebagai ‘Bumi Lancang Kuning’ merupakan penyumbang sawit terbesar nasional. Namun porsi DBH yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi tersebut.
DBH Sawit Nasional Terus Menurun
Berdasarkan data yang dipaparkan ISEI Riau, total DBH sawit nasional mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir:
1. *2023*: Rp3,40 triliun
2. *2024*: Rp3 triliun
3. *2025*: Rp1,25 triliun
4. *2026*: Rp756,63 miliar
Penurunan ini memperkuat kekhawatiran ISEI Riau bahwa daerah penghasil sawit semakin dirugikan secara fiskal.
ISEI Riau menyatakan rekomendasi reformulasi DBH sawit akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, DPR RI, DPD RI, gubernur, dan kepala daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia. Tujuannya agar manfaat ekonomi industri sawit bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah penghasil. (HS)
