Yang mana para pendemo dalam orasinya meminta agar Kades Tuo Sumay diberhentikan dari jabatannya terkait banyak temuan penyelewengan DD dan ADD dari tahun 2015 hingga 2017. Selain itu juga, para pendemo minta penjelasan terkait pembentukan BUMDES tanpa musyawarah dan anggotanya sebagian besar keluarga kades.
Tidak hanya itu, pendemo juga minta agar Bupati Tebo untuk membatalkan pembelian alat transportasi air (Ketek) bekas yang tempatnya kurang strategis alias sepi penumpang tanpa melakukan musyawarah desa lagi
Terkait hal itu, Kades Tuo Sumay menyatakan bahwa aksi demo tersebut sangat merugikan dirinya dan membuat pihaknya merasa diresahkan apalagi yang demo itu ada anggota BPD. Dirinya juga menyampaikan bahwa bahwa setiap ada kegiatan Desa pihaknya selalu melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.
"Kita selalu musyawarah, apapun bentuk kegiatan di desa. Namun, jika pada saat ngundang mereka datang atau tidak itu urusan mereka, " jelas Kades, rabu (11/07/2018).
Selain itu, terkait ketua BUMDES dan anggota BUMDES di desanya itu dirinya memang mengakui ada beberapa orang keluarga nya (kades). Namun, dalam pemilihan anggota BUMDES bukan kades yang memilih, tatapi masyarakat.
"Yang memilih anggota BUMDES itu masyarakat bukan saya, masyarakat kan lebih tau siapa yang layak. Kalau mau berbicara soal keluarga, yang menggelar demo kemarin itu juga ada keluarga saya," ujar Kades.
Dirinya juga sangat menyayangkan bahwa para pendemo tersebut ada sekitar 4 sampai 5 orang warga Desa Tetangga yaitu Desa Teriti. Aksi ini sangat mencoreng nama baiknya sebagai Kepala Desa. Namun, dirinya meyakini bahwa untuk berbuat baik itu selalu ada tantangan.
Sementara itu, Kedua BUMDES Patarun Alim, terkait pembentukan BUMDES tanpa musyawarah adalah tidak benar. Bahkan, dalam pembentukan BUMDES tersebut juga dihadiri camat Sumay.
"Kami punya data bahwa kami pernah melakukan musyawarah dalam pembentukan BUMDES, camat juga hadir waktu itu. Bahkan, berita acara pembentukan BUMDES kami juga punya," kata Ketua BUMDES.
Terkait pembelian alat penyebrangan air (Ketek) dirinya mengaku bahwa ketek tersebut memang seken, namun alat penyebrangan itu masih layak pakai bahkan usianya masih berusia 8 bulan sampai 1 tahun.
"Kalau menurut informasi dari desa tetangga, mereka buat ketek jalan dan Dermaga dananya sampai 600 juta, sementara kita hanya 350 juta, dari beli letek, buat jalan dan Dermaga," katanya lagi.
Untuk unit usaha di BUMDES, seperti pangkalan Gas LPJ, Pom Bensin Mini, Simpan Pinjam dan DO buah kelapa sawit, lebih baik beli motor ketek. Karena ini lebih menjanjikan untuk pendapatan asli desa (PAD). Keputusan tersebut juga sudah rapatkan bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
" Untuk unit usaha transportasi air kita sebelumnya sudah analisis dan survei ke lapangan, bahwa alat transportasi air ini lebih layak untuk pemasukan di desa. Dan keputusan itu juga sudah kita musyawarahkan dengan masyarakat," tutup Patarun Alim. (ST-end)
