Mutasi Polri: Kapolri Tarik 2 Komjen dari KSP
 |
| Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan surat telegram mutasi perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada November 2026. |
Jakarta, Suaratebo.net - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri. Kebijakan strategis ini ditandai dengan penarikan dua jenderal bintang tiga dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Senin (9/11/2026).
Keputusan mutasi tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Langkah ini menjadi kesekian kalinya Jenderal Suyudi melakukan penyegaran struktur internal kepolisian.
Rincian Mutasi Perwira di Lingkungan Polri
Berdasarkan surat telegram tersebut, Kapolri menarik penugasan Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan dari KSP. Syahar kini menerima mandat baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara itu, Yudi ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Selain perwira di KSP, mutasi juga menyentuh jajaran pimpinan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Brigjen Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dir Tipidter) Bareskrim Polri dirotasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi Dir Tipidter yang kosong kini diisi oleh Komisaris Besar (Kombes) Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Konteks Latar Belakang: Kasus Penyadapan Ilegal
Penarikan dua Pati dari KSP ini dilakukan di tengah penanganan kasus penyadapan ilegal berskala besar yang menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut temuan awal pihak kepolisian, operasi penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo. Terdapat sejumlah korban lain yang meliputi para menteri kabinet, tokoh politik, pengusaha, pimpinan media, hingga tokoh masyarakat terkemuka.
Penetapan Tersangka dan Jerat Pidana
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka utama, bersama tiga perwira lainnya:
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri)
- Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri)
- Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri)
Keempatnya disangkakan atas dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal bermuatan informasi elektronik. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman 10 tahun penjara), Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP (ancaman 6 tahun penjara), serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Respons Tegas Pihak Istana
Merespons eskalasi kasus ini, pihak Istana Kepresidenan telah memberikan pernyataan resmi. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pemerintah mengategorikan tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat tinggi tersebut sebagai bentuk makar.
Saat ini, proses hukum terus berjalan. Tersangka Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, penahanan terhadap Slamet Uliandi belum dilakukan dengan alasan yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit. Bareskrim Polri memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengusut tuntas motif dan jaringan pelanggaran elektronik tersebut. (HS)
