Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tengah Kasus Keracunan : Evaluasi Pelaksanaan Dan Tantangan Kepercayaan Publik

Ilustrasi MBG

Oleh : Bhagaskara Athaya Sakti 

Fakultas :  Hukum

Mahasiswa Semester III UNJA

‎Jambi, Suaratebo.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hahir sebagai kebijakan strategis nasional yang bertujuan mengatasi masalahan kelaparan, ketimpangan gizi, serta menekan angka stunting di Indonesia. Sebagai sebuah investasi jangka panjang, program ini diproyeksikan untuk mendukung peningkatan kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi mendatang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah serta menurunkan biaya kesehatan nasional.

‎Namun, dalam perjalanannya, implementasi MBG memicu gelombang krisis kepercayaan publik akibat banyaknya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa para siswa di berbagai daerah. Diskursus  publik pun terbelah antara kelompok yang menuntut penghentian program dan kelompok yang membela keberlanjutannya. Tulisan ini berpandangan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki esensi dan manfaat jangka panjang yang sangat vital, tetapi citra dan keberlanjutannya terancam akibat kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sepanjang rantai pasok serta munculnya penilaian yang menggenerealisiasi seluruh pelaksanaan program melalui media sosial.

Buruknya Pengelolaan dan Banyaknya Keracunan MBG

Banyaknya kasus keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sebuah  kecelakaan biasa melainkan adanya kelalaian dari sop yang buruk dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut mulai dari kurangnya kebersihan karyawan, kebersihan dapur, pemilihan bahan baku, dan manajemen durasi pengiriman ke penerima mbg apabila hal tersebut diabaikan resiko terkena penyakit dan keracunan makanan akan semakin tinggi.

Dampak dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang buruk menyebabkan banyak nya siswa dan siswi keracunan data dari jaringan pemantau pendidikan indonesia (JPPI) mencatat bahwa jumlah korban mencapai 43.838 orang. Ini menjadi bukti dari buruknya SOP dalam pengerjaan MBG. Hal tersebut harus menjadi poin penting yang tidak boleh di sepelekan karena yang terdampak dari keracunan tersebut adalah anak bangsa yang dimana hak dasar atas pemenuhan gizi harus di lindungi

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat total 4.581 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di indonesia. Namun saat ini yang beroperasi sekitar 3.429 karena telah diperkuatnya SOP sehingga diizinkan kembali beroperasi dengan kualitas layanan yg lebih ketat. Sementara 1.152 sppg sisanya masih belum bisa beroperasi karena belum memenuhi standar kebersihan yang baik. Hal tersebut merupakan lagkah yang baik karena ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi resiko keracunan dan meningkatkan kualitas dari MBG tersebut.

Pengaruh Media Sosial Dalam Membentuk Pandangan Masyarakat Terhadap MBG

Di era digital saat ini penyebaran informasi sangat mudah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Masifnya penyebaran informasi di media sosial bisa menimbulkan pandangan masyarakat yang berbeda-beda seperti kasus keracuan MBG. Media membingkai kasus MBG dengan buruknya SOP dalam pelaksanaan program mbg sehingga membuat kepercayaan masyarakat menurun akibat melihat atau membaca informasi dari media tersebut.

Dampak dari hal tersebut membuat masyarakat menilai semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di indonesia tidak bagus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) nya padahal tidak semua SPPG tersebut yang buruk ada juga dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sudah memenuhi standar namun tidak di sorot media.

Manfaat dan Tujuan MBG

Pada dasar nya Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah program yang bagus karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi gizi anak bangsa. Ditambah adanya program mbg membuat lapangan kerja yang baru untuk masyarakat data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program MBG berpotensi ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Hal tersebut menunjukan adanya manfaat besar dari adanya kebijakan tersebut yang akan menumbuhkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari baiknya tujuan MBG tentunya mempunyai tantangan yang besar dalam proses pelaksanaannya maka dari itu di harapkan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu meningkatkan kebersihan dapur, kebersihan bahan baku, kebersihan karyawan serta memperkuat regulasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Saran 

Persoalan keracunan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk bisa berbenah lagi kedepannya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan dapur dan tenaga pengolahan makanan.

Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar layak, anam, dan memenuhi standar gizi pada anak. Pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan harus menjalani pembenahan sebelum kembali beroperasi.

Disamping pembekalan teknis, pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasinya di ruang publik. Selama ini, perdebatan  megenai MBG tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dalam mengelola kebijakan tersebut. Ketika terjadi kasus keracunan, pemerintah diharapkan melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar bisa menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, jalan yang perlu ditempuh bukanlah dengan menutup mata terhadap kekurangan ataupun menggrenalisasi seluruh program sebagai kegagalan. Pemerintah perlu mengambil langkah yang berani dalam mengevaluasi, memperbaiki dan mempertanggungjawabkan setiap kekurangan dalam pelaksanaannya. Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan publik bukan hanya diukur dari seberapa luasnya program tersebut dijalankan, tetapi juga seberapa baik pemerintah  menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.