Gibran Mundur dari Jabatan Wapres: Penjelasan Resmi Mensesneg
 |
| Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) |
Jakarta, Suaratebo.net - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan niatan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah politis mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) sore, menyusul dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pertemuan Tertutup Selama 2,5 Jam di Istana
Kabar kepastian pengunduran diri tersebut dikonfirmasi setelah adanya pertemuan antara Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa pagi. Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, pertemuan tersebut dihelat secara tertutup dan memakan durasi kurang lebih 2,5 jam.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta.
Istana Luruskan Isu Penolakan oleh Presiden
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial, pihak Istana Kepresidenan melalui Mensesneg menegaskan pentingnya meluruskan informasi yang keliru. Prasetyo memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melontarkan penolakan terhadap niatan pengunduran diri yang disampaikan oleh Wapres Gibran.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjut Prasetyo menegaskan posisi resmi pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan masih memantau perkembangan situasi politik nasional serta proses administratif lanjutan yang diperlukan terkait dinamika ketatanegaraan ini. Pemerintah berjanji akan terus menyampaikan transparansi informasi secara berkala kepada publik demi menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. (HS)
