Disetujui Pemerintah, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Disahkan di Paripurna DPR
 |
| saat menghadiri rapat kerja pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung DPR |
Jakarta, Suaratebo.net - Langkah pembentukan payung hukum baru di bidang ketenagakerjaan memasuki babak akhir. Pemerintah menyatakan persetujuan resmi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Kesepakatan tersebut dicapai setelah seluruh fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU usai penyampaian pendapat akhir
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penyusunan RUU ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat norma pelindungan bagi seluruh elemen tenaga kerja. Regulasi anyar ini dirancang guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sekaligus menyelaraskan berbagai aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya terpisah di pelbagai perundang-undangan.
Pemerintah menilai RUU ini menghadirkan cakupan pelindungan yang lebih menyeluruh, tidak hanya bagi pekerja atau buruh, tetapi juga calon tenaga kerja, peserta magang, hingga kalangan dunia usaha. Prinsip dasar yang diusung meliputi keadilan, kesetaraan hak, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penegakan hukum yang lebih proporsional.
Selain Menaker, rapat kerja krusial ini turut dihadiri jajaran menteri dan wakil menteri terkait, di antaranya Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Wamenaker Afriansyah Noor, serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kemensetneg, dan Kemendagri. (HS)
