Resmi! Kemenkes Pangkas Syarat SKP Dokter Jadi 160, Perpanjang SIP Kini Lebih Mudah
 |
| Ilustrasi (Generate by Gemini AI) |
Jakarta, Suaratebo.net - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia resmi memangkas bobot persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi para dokter dan dokter spesialis. Beban administratif yang selama ini membelenggu para tenaga medis dipotong signifikan dari 250 SKP menjadi 160 SKP per periode lima tahun.
Melansir laman Kemenkes RI, penyesuaian aturan ini sengaja digulirkan agar dokter dapat memangkas waktu pengurusan berkas dan kembali fokus penuh pada aspek utama, yakni pelayanan kesehatan pasien.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penurunan standar angka SKP ini sama sekali tidak mengurangi mutu maupun kompetensi dokter di Indonesia. Kemenkes justru meredesain skema pengembangan profesi agar lebih relevan dengan kondisi lapangan.
"Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat," terang Menkes Budi.
Fokus Utama pada Ranah Pelayanan Pasien
Kebijakan anyar ini dirumuskan melalui diskusi lintas instansi, melibatkan Kemenkes, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga Kolegium Disiplin Ilmu. Dalam skema baru ini, porsi pemenuhan SKP terbesar kini digeser dan dititikberatkan pada ranah pelayanan, melengkapi dua pilar lainnya yaitu pembelajaran dan pengabdian.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemenuhan pembaruan SKP merupakan syarat mutlak bagi dokter untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) saban lima tahunan.
Sistem Platform SKP Rampung September 2026
Guna mendukung kelancaran transisi aturan ini, Kemenkes tengah merampungkan Keputusan Menteri Kesehatan terkait pedoman teknis tata cara pengelolaan SKP. Di saat bersamaan, pembaruan infrastruktur digital pada aplikasi SKP Platform juga dikebut dan ditargetkan siap beroperasi penuh pada September 2026.
Lewat relaksasi aturan ini, pemerintah berharap fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dapat menjaga ketersediaan dokter yang kompeten, sehingga masyarakat kian mudah mengakses layanan medis yang aman, responsif, dan berkualitas. (HS)
