Pimpinan DPR Terima Audiensi PPPK, Sufmi Dasco Janji Kawal Kepastian Status
 |
| Gambar Ilustrasi/Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Merah Putih PPPK di Senayan (Generate by GeminiAI) |
Jakarta, Suaratebo.net - Melansir CNBC Indonesia, jajaran Pimpinan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan Aliansi Merah Putih (AMP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, perwakilan AMP memaparkan sejumlah krusial yang masih membayangi para tenaga honorer dan PPPK. Aspirasi yang disampaikan berfokus pada kepastian status kepegawaian, pemenuhan hak-hak ASN, peningkatan kesejahteraan, hingga kejelasan mekanisme penyelesaian regulasi di lapangan.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya usai pertemuan, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa para tenaga PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung di sekolah, puskesmas, hingga instansi pelayanan publik sudah sepatutnya mendapatkan kepastian hukum dari negara.
"Mereka yang mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kantor pelayanan berhak atas kepastian," tulis Dasco.
Ia menekankan bahwa polemik kepegawaian ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif semata. Bagi DPR RI, jaminan status kepegawaian berdampak langsung pada kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya.
"Di balik setiap status kepegawaian, ada keluarga yang menunggu kepastian," ujar Dasco.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Dasco memastikan pimpinan DPR RI telah mencatat seluruh poin aspirasi untuk ditindaklanjuti secara konkret. DPR RI berkomitmen mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
"Seluruh masukan ini kami catat sebagai bahan pembahasan dan akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait, sesuai kewenangan DPR RI," kata Dasco. (HS)
