Kabut Asap Sumatera-Kalimantan Parah, DPR Desak Bencana Nasional
 |
| Suasana hutan yang tertutup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan (Generate by Gemini A) |
Jakarta, Suaratebo.net - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu krisis kabut asap pekat di wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali mencapai titik krusial. Peristiwa tahunan ini merusak kualitas udara hingga ke tingkat berbahaya dan memicu lonjakan drastis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai daerah terdampak.
Kondisi yang kian mengkhawatirkan tersebut memantik desakan kuat dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama para tokoh masyarakat. Pemerintah pusat didesak untuk tidak lagi memandang karhutla sebagai masalah regional biasa, melainkan segera menaikkan status penanganan menjadi Bencana Nasional.
"Dampak karhutla ini sudah melintas batas administratif provinsi dan mengancam keselamatan jiwa ratusan ribu warga. Penetapan status Bencana Nasional sangat mendesak agar pengerahan sumber daya, anggaran darurat, serta penindakan hukum berjalan secara masif dan terintegrasi," tegas anggota Komisi IV DPR RI dalam keterangannya.
Lonjakan Kasus ISPA dan Ancaman Kualitas UdaraBerdasarkan data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa kota utama Sumatera dan Kalimantan, konsentrasi partikulat halus PM2.5 telah melampaui ambang batas aman kesehatan manusia.
Dampak kesehatan dilaporkan meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir:
Kasus ISPA Melonjak: Fasilitas kesehatan dan puskesmas di daerah terdampak mencatat peningkatan pasien gangguan pernapasan hingga 40-60%, dominan menyerang anak-anak dan lansia
Aktivitas Pendidikan Terganggu: Sejumlah pemerintah daerah terpaksa mengambil kebijakan meliburkan sekolah atau mengalihkan pembelajaran menjadi daring (online) guna mengurangi paparan asap pada siswa.
Jarak Pandang Terbatas: Sektor transportasi darat dan penerbangan domestik mulai mengalami kendala jarak pandang (visibility) yang minim pada pagi dan sore hari.
Tanggapan Pemerintah dan Strategi Penanggulangan
Menanggapi desakan publik dan parlemen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengoptimalkan upaya pemadaman di lapangan. Operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk memicu hujan buatan serta pengeboman air (water bombing) helikopter disiagakan di titik-titik panas (hotspot) utama.
Meski demikian, para pakar lingkungan menekankan bahwa kunci utama penghentian krisis ini tetap ada pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi.
Tanpa langkah korektif yang menyeluruh dan peningkatan status tanggap darurat nasional, ancaman kabut asap dikhawatirkan akan terus memperburuk krisis ekologi dan kesehatan di Indonesia. (HS)
