Tangkal Disinformasi dan Kawal Demokrasi, Polri Perkuat Literasi Informasi dan Pengamanan Humanis
 |
| Mengawal Demokrasi dan Menangkal Disinformasi, Polri Perkuat Literasi Informasi dan Pendekatan Humanis |
Jakarta, Suaratebo.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-3 Tahun 2026 bertema “Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi: Penguatan Literasi Informasi dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis” di Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).
Forum ini diselenggarakan guna memperkokoh pemahaman seluruh personel Polri mengenai urgensi literasi informasi, pergeseran paradigma pelayanan unjuk rasa, serta formulasi strategi dalam membendung maraknya disinformasi yang berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.
Membacakan sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat harus berjalan selaras dengan kebersihan ruang digital dari hoaks.
"Tema ini menempatkan dua tanggung jawab yang harus berjalan bersama, yaitu menjamin ruang bagi aspirasi masyarakat dan menjaga agar ruang informasi tidak dikuasai oleh disinformasi yang dapat memperkeruh situasi," ujar Trunoyudo di Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).
Paradigma Baru, Dari Pengamanan Ketat Menuju Pelayanan Humanis
Salah satu fokus utama dalam dialog ini adalah transformasi pendekatan kepolisian saat mengawal aksi unjuk rasa. Polri kini secara tegas menggeser fokus utama dari yang semula berorientasi pada pengamanan fisik semata menjadi pelayanan publik yang transparan dan humanis.
Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui serangkaian langkah preemtif dan preventif, seperti:
Komunikasi Dua Arah: Membuka dialog dan negosiasi awal dengan korlap atau massa aksi sebelum kegiatan berlangsung.
Penguatan Tim Negosiator: Mengedepankan personel tersertifikasi khusus yang memiliki keahlian mediasi di lapangan.
Pencegahan Gesekan: Meredam potensi konflik sejak dini melalui pendekatan persuasif tanpa mengurangi hak konstitusional warga.
Mendukung arah kebijakan tersebut, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Mokhamad Ngajib menyatakan bahwa taktik di lapangan kini mengutamakan pendekatan diplomatis.
"Secara teknis tentunya kita lebih mengedepankan kepada negosiasi atau mediasi. Sehingga kita sudah bentuk negosiator yang bersertifikasi sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi," terang Ngajib.
Tantangan Era Digital: Kecepatan Respon Harus Diimbangi Akurasi
Dinamika informasi di media sosial seperti siaran langsung, potong klip video, hingga narasi berantai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Oleh karena itu, Polri mendorong peningkatan kecakapan literasi digital baik di internal aparat maupun masyarakat luas.
Dari sudut pandang akademisi, Dosen Program Studi Produksi Media Vokasi Universitas Indonesia, Margareta Manalu, menilai keterbukaan komunikasi Polri merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik.
"Polri juga mencoba sekali melakukan hubungan, memperbaiki atau menjalin hubungan dengan masyarakat. Karena dengan adanya relationship yang baik, kita bisa berkolaborasi untuk apapun itu," jelas Margareta.
Melalui sinergi antara Mabes Polri, Polda, Polres, akademisi, hingga kalangan mahasiswa, Divisi Humas Polri berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terverifikasi guna membendung disinformasi sejak dini. (HS)
