Prabowo Instruksikan Biaya Sekolah dan Universitas Negeri Gratis, Mendiktisaintek Siapkan Skema
 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait rencana pembebasan biaya pendidikan sekolah dan universitas negeri |
Jakarta, Suaratebo.net – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Instruksi tegas tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta.
Mengutip Detiknews, Presiden Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengesahkan kebijakan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga tingkat Universitas Negeri.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegas Prabowo.
Menjawab kekhawatiran publik terkait beban anggaran, Presiden menegaskan pembiayaan kebijakan ini akan disokong oleh penyelamatan dan pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi. Prabowo menyebut percepatan perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan gaji guru, hingga penataan fasilitas pendidikan tidak bisa ditunda lagi demi masa depan generasi muda.
Mendiktisaintek Matangkan Kajian Pembiayaan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden. Menurut Brian, kementeriannya telah memulai studi mendalam mengenai skema pembiayaan kuliah gratis di PTN.
"Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri," ujar Brian.
Brian menambahkan, hasil kajian skema pembiayaan tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk dibahas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah sendiri catat Brian, pada tahun 2025 telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi sekitar 28,2 persen mahasiswa baru PTN melalui program KIP Kuliah dan beasiswa, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
DPR Ingatkan Jaminan Mutu dan Simulasi Fiskal
Rencana besar ini turut mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyambut positif arah kebijakan tersebut sebagai wujud pemenuhan hak dasar warga negara. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak sampai mengorbankan mutu dan operasional perguruan tinggi.
"Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden. Namun untuk PTN, skema pendidikan gratis harus disiapkan secara matang. Jangan sampai mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional," jelas Lalu Hadrian.
Ia menekankan pentingnya simulasi anggaran yang terukur. Walaupun alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 819,44 triliun, dana tersebut masih terbagi ke berbagai kementerian, lembaga, serta transfer daerah. Oleh karena itu, skema penganggaran negara harus dipastikan mampu menutup operasional PTN secara menyeluruh. (HS)
Selengkapnuya Disini
