Presiden Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Belum Bisa Naik Signifikan
![]() |
| Presiden Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Belum Bisa Naik Signifikan (Generate By Gemini AI) |
Suaratebo.net, Bangkalan - Presiden Prabowo Subianto akhirnya membeberkan alasan utama di balik belum adanya kenaikan signifikan pada gaji guru serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Kepala Negara, kondisi keuangan negara terus terkuras akibat adanya kebocoran anggaran yang masif serta mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.
Melansir laporan dari CNN Indonesia, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan para tokoh dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6).
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin... harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," tegas Prabowo.
Presiden menjelaskan, berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia mencatat surplus atau keuntungan perdagangan mencapai US $436 miliar (sekitar Rp7.800 triliun) dalam 22 tahun terakhir. Namun, pada periode yang sama, arus dana yang keluar (*outflow*) dari tanah air justru menembus angka US$343 miliar.
Salah satu pemicu utama kebocoran ini adalah maraknya praktik under-invoicing atau manipulasi pelaporan nilai perdagangan oleh oknum pengusaha komoditas ekspor. Praktik lancung ini membuat nilai riil perdagangan tidak tercatat secara utuh, sehingga memotong potensi penerimaan pajak dan devisa negara.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujar Presiden Prabowo seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Akibat praktik manipulasi ini, Indonesia diperkirakan telah mengalami kerugian akumulatif hingga US $908 miliar atau setara Rp16.244,12 triliun selama 34 tahun terakhir. Bahkan, para ahli ekonomi menghitung angka kebocoran saat ini masih sangat tinggi, yakni mencapai US$150 miliar atau sekitar Rp2.683,50 triliun setiap tahunnya.
Menutup keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh guna menutup celah kebocoran tersebut demi mengoptimalkan pendapatan negara. Meskipun rencana peningkatan kesejahteraan pendidik sempat diwacanakan, hingga pertengahan tahun 2026 ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait penyesuaian regulasi gaji guru maupun PNS. (HS)
Cek selengkapnya di sini

