![]() |
| Waspada! Peringatan Dini Banjir Indonesia Dasarian I Desember 2025, NTT Berstatus Awas/Ai |
Suaratebo.net - Musim hujan telah memayungi hampir seluruh Indonesia, dengan sekitar 76% wilayah telah memasuki periode basah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir untuk Dasarian I Desember 2025 (periode 1-10 Desember). Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di area yang diprediksi mengalami risiko tertinggi.
Curah Hujan Tinggi dan Risiko Banjir Dasarian
Dalam periode Dasarian I Desember 2025, fokus kewaspadaan tertuju pada Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa wilayah di NTT diprediksi akan mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi, bahkan masuk dalam kategori Awas. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi secara signifikan. Selain curah hujan ekstrem, potensi banjir juga menjadi ancaman nyata di beberapa kawasan.
Secara spesifik, peringatan dini potensi banjir dengan kategori Tinggi dikeluarkan untuk masing-masing empat kabupaten di dua provinsi:
Sulawesi Selatan (Sulsel)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Peningkatan curah hujan dipicu oleh dinamika atmosfer yang intens, menjadikan Dasarian I Desember sebagai periode kritis yang menuntut kesiapsiagaan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Proyeksi Bulanan, Potensi Banjir Desember 2025
Meluas dari peringatan dasarian, proyeksi potensi banjir untuk bulan Desember 2025 juga menunjukkan tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai di berbagai pulau besar. Beberapa wilayah diprediksi akan mengalami potensi banjir dengan kategori Tinggi sepanjang bulan ini, meliputi:
- Pulau Sumatra, Sebagian wilayah di Bangka Belitung.
- Pulau Jawa, Sebagian wilayah di Banten dan Jawa Barat.
- Kepulauan Nusa Tenggara, Sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Pulau Kalimantan, Sebagian wilayah di Kalimantan Barat.
- Pulau Sulawesi, Sebagian wilayah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Pulau Maluku dan Papua, Sebagian wilayah di Maluku Tenggara dan Papua Tengah.
Melihat luasnya cakupan wilayah berisiko tinggi ini, koordinasi antar-lembaga dan mitigasi bencana menjadi prioritas nasional.
