Tebo Belum Layak Menjadi KLA, Abd. Hanan: Ada 5 Kloter Yang Harus Dipenuhi

Tebo Belum Layak Menjadi KLA, Abd. Hanan: Ada 5 Kloter Yang Harus Dipenuhi


Suaratebo,net. Tebo - Dalam 11 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jambi, Tebo termasuk Kabupaten yang belum layak menjadi kota layak anak (KLA). Hal tersebut dikatakan Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Jambi, Abd. Hanan, saat acara Pembinaan dan Pengembangan Kota layak anak yang diselenggarakan pada hari Rabu (20/03/2019) diruang Aula Melati Kantor Bupati Tebo.

Dari 11 Kabupaten/Kota tersebut baru 1 yang bisa dikatakan kota layak anak yaitu Kota Jambi. Dan ia berharap semua Kabupaten/Kota di Jambi ini menjadi kota KLA. Pasalnya, pemerintah pusat pada tahun 2030 nanti Indonesia mencanangkan kota layak anak.

Hanan juga mengatakan bahwa ada 5 Kloter yang menjadi kreteria KLA yaitu 1.Hak sipil dan kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan yang ke 5. Perlindungan khusus.

"Anak perlu perlindungan khusus, karena banyak anak yang menjadi korban kekerasan dari orang terdekat seperti orangtua maupun dari orang di sekitar lingkungan," jelasnya.

Sementara, Bupati Tebo H. Sukandar dalam arahannya ada 31 Indikator untuk hak-hak anak. Yang mana hak tersebut dimuat dalam UU  Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang sudah di ratifikasi Indonesia dengan keputusan presiden No 36 tahun 1990.

"Substansi hak anak tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kloter, " ujar Sukandar.

Selanjutnya, lanjut Sukandar, dirinya berharap indikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi KLA, akan tetapi menjadi acuan semua terutama Pemkab Tebo dalam memenuhi hak anak.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya, pada tahun lalu Tebo mendapatkan peringkat terakhir dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi terkait pembinaan dan pengembangan kota layak anak.

" ini disebabkan tidak berjalannya peran dari kita semua. Saya berharap hal ini tidak terulang kembali. Dan saya menekankan kepada perangkat daerah agar menjalin koordinasi dan pro aktif dalam mewujutkan kota layak anak," pungkas Sukandar. (ST,end)