Suaratebo,net. Tebo - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tebo, menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif bagi kaum perempuan pada pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
Acara yang dipusatkan di hotel Alya tersebut dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi, Rofiqo Febrianti, Ketua Bawaslu Kab Tebo, Parida Husni, Anggota Bawaslu Tebo, Anggota Panwaslu, para caleg dari kaum perempuan, dan sejumlah organisasi kaum perempuan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Parida Husni, dalam membuka sosialisasi mengatakan bahwa ada 13 partai di 12 Kecamatan yang di Tebo ini dan banyak kaum perempuan yang akan bersaing untuk duduk di kursi DRD Tebo.
"Dengan banyaknya kaum perempuan yang akan bertarung, hal ini menunjukkan bahwa Srikandi di Kabupaten Tebo luar biasa," kata Parida.
Parida juga menyampaikan bahwa bagi perempuan yang bersuamikan PNS, Polri maupun TNI untuk dapat menjaga berjalannya pemilu ini dengan aman.
"Jangan pula nanti mentang-mentang suami kita anggota, kita pula yang sibuk kampanye. Kan hal tersebut tidak bagus, lebih baik kita menjaga situasi tetap aman dan tentukan pilihan pada pencoblosan nanti," pintanya.
Sementara, Perwakilan Bawaslu Provinsi Jambi Rofiqoh Febriyanti mengatakan jika sebagai perempuan perannya dalam pemilu cukup penting terutama dalam pengawasan.
" Apalagi saat ini pemerintah telah mengakomodir keterwakilan perempuan 30 persen dalam pemilu mendatang," kata Rofiqoh, di hotel Alya Tebo, Senin (19/11/2018).
Rofiqo juga mengatakan bahwa kaum perempuan diminta senantiasa berperan dalam lingkungannya untuk mengawasi agar tidak ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi nanti.
Dalam sosialisasi tersebut, Masri, anggota Bawaslu Kabupaten juga menyampaikan bahwa jika didalam suatu lingkungan atau keluarganya belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) agar melaporkan hal tersebut ke petugas Bawaslu.
Tidak hanya itu, ia juga minta agar masyarakat terutama kaum perempuan ini untuk mengawasi para caleg atau tim suksesnya mencegah pelanggaran terutama dalam money politik.
" Kalau ada menemukan itu tolong sampaikan kepada petugas kami di desa dan lapangan. Misal ada yang memberi uang, beras dan minyak goreng. Misalnya lagi ada yang memberikan hadiah berkedok doorfrize," kata Masri.
Selanjutnya, kata Masri, pemantauan kegiatan dalam pelaksanaan pemilu, " Selanjutnya melaporkan orang terdaftar di DPT, peserta pemilu, pemantau pemilu berhak melapor kepada kami berkaitan jika ada kejadian atau pelanggaran," pungkas Masri. (ST,end)
