UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Cek Aturan Barunya
 |
| Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
Jakarta, Suaratebo.net - Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi terbaru ini telah dipublikasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara sejak Senin (9/11/2026).
Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban secara berimbang, serta menciptakan ekosistem hubungan industrial yang adil antara pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja.
Substansi dan Cakupan UU Nomor 27 Tahun 2026
Aturan pelindungan tenaga kerja terbaru ini disusun secara komprehensif, mencakup 313 Pasal yang terbagi ke dalam 23 Bab. UU ini tidak hanya mengatur sektor ketenagakerjaan formal, tetapi juga memperluas cakupannya pada pelindungan tenaga kerja sektor informal.
Beberapa substansi krusial yang diatur dalam regulasi ini meliputi perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, hingga penggunaan tenaga kerja asing. Pada aspek keberlangsungan kerja, UU ini secara rinci mengatur kebijakan pengupahan, jaminan kesejahteraan, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembentukan dana cadangan pesangon.
Selain itu, instrumen pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, dan ketentuan pidana juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuan Pelindungan Pekerja dan Hubungan Industrial yang Adil
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa ketersediaan dokumen UU ini merupakan hak mendasar bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung ketentuan yang berlaku.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Menaker Yassierli juga menekankan bahwa pemahaman terhadap beleid ini harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. "Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," tambahnya.
Status UU Cipta Kerja dan Ketentuan Peralihan
Sebagai latar belakang pembentukan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. UU Nomor 27 Tahun 2026 ini kemudian disahkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, pemerintah memastikan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 ini.
Bagi masyarakat, pekerja, maupun perusahaan yang ingin mempelajari rincian hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat dibaca dan diunduh secara resmi melalui portal JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada tautan berikut: https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. (HS)
