Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan


Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri dan jajaran untuk mengusut tuntas penegakan hukum kasus penyadapan ilegal Presiden RI. Baca sel
Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran pejabat tinggi Kepolisian di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat.

Jakarta, Suaratebo.net - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis pukul 08.30 WIB. Rapat penting ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Bapak Habiburrahman dengan agenda utama membahas penegakan hukum atas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia beserta berbagai kegiatan terstruktur yang dikendalikan oleh para tersangka.

Konteks Kelembagaan dan Otoritas 

Rapat kerja tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan langkah penegakan hukum yang komprehensif. Kehadiran para pejabat utama Polri menunjukkan tingkat urgensi dan keseriusan institusi penegak hukum dalam merespons ancaman keamanan siber serta potensi pelanggaran hukum berat yang menyasar simbol negara.

Adapun jajaran pejabat tinggi Polri yang hadir dalam rapat kerja tersebut meliputi:

  • Jenderal Pol. Suyudi Areo Seto (Kapolri)
  • Komjen Pol. Dr. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H. (Wakapolri)
  • Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. (Irwasum Polri)
  • Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H. (Astamaops Kapolri)
  • Komjen Pol. Dr. Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. (Astamarena Kapolri)
  • Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P. (Kabaintelkam Polri)
  • Komjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum. (Kabaharkam Polri)
  • Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. (Kabareskrim Polri)
  • Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. (Kalemdiklat Polri)
  • Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H. (Dankorbrimob Polri)
  • Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. (Kadivpropam Polri)
  • Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. (Kadivhumas Polri)
  • Brigjen Pol. Dr. Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si. (Dirtipidum Bareskrim Polri)
  • Brigjen Pol. Dr. Suhermanto, S.I.K., M.Si. (Dirtipidsiber Bareskrim Polri)
  • Kombes Pol. Didik Hariyanto, S.I.K., M.Si. (Koorspripim Polri)

Fokus Agenda: Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal (Illegal Interception)

Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal terhadap Presiden RI

Fokus utama pembahasan dalam rapat kerja ini diarahkan pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal (illegal interception) yang menargetkan kepala negara. Komisi III DPR RI mendengarkan pemaparan mendalam dari Kapolri beserta jajaran direktorat teknis terkait, termasuk langkah investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber.

Pemetaan Aktivitas Jaringan dan Jaringan Tersangka

Selain penyelidikan insiden utama, agenda rapat juga menyoroti berbagai kegiatan lanjutan atau aktivitas tersembunyi yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka penyadapan ilegal. Langkah mitigasi ini diperlukan guna membongkar jaringan secara menyeluruh, mengidentifikasi motif di balik tindakan tersebut, serta menutup celah keamanan yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

Hingga laporan ini diturunkan, kegiatan rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kepolisian RI tersebut masih berlangsung secara dinamis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan proses hukum ini secara transparan demi menjaga integritas dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman kejahatan siber maupun spionase ilegal. (HS)

Baca Juga:
Tersalin 👍
Suaratebo
Suaratebo
PT Multimedia Suara Tebo

Berita Terbaru

  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden
  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden
  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden
  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden
  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden
  • Rapat Komisi III DPR RI dan Polri Bahas Penyadapan Ilegal Presiden