NasDem Sebut Sufmi Dasco Layak Jadi Calon Wapres
Jakarta, Suaratebo.net - Partai NasDem secara terbuka menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sangat layak untuk menduduki jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia yang baru. Dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan kemampuan Dasco dalam melakukan konsolidasi politik, mempersatukan berbagai kelompok, serta membangun komunikasi yang efektif di tengah dinamika nasional yang kompleks.
Penilaian NasDem terhadap Kapasitas Sufmi Dasco Ahmad
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Saan mengungkapkan bahwa dari sekian banyak nama yang muncul di ruang publik, sosok Dasco memiliki atribut kepemimpinan yang paling dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.
"Dari nama-nama yang ada, saya melihat dari NasDem sendiri ya, dari Partai NasDem, saya melihat ya Wakil Ketua DPR, Prof. Sufmi Dasco menurut saya layak untuk menjadi pengganti wakil presiden," kata Saan Mustopa, melansir Detik.com.
Saan menambahkan bahwa situasi bangsa ke depan menuntut figur yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki kelenturan politik yang tinggi. Kemampuan Dasco dalam menjembatani berbagai kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dapat tereksekusi dengan baik tanpa hambatan komunikasi yang berarti.
"Tantangan ke depan itu dalam situasi seperti ini membutuhkan figur yang memang mampu mengonsolidasikan, mampu mempersatukan, dan mampu mengomunikasikan berbagai hal, agar apa-apa yang menjadi kebijakan itu bisa menjadi efektif untuk diterapkan," lanjut politisi senior NasDem tersebut.
Kursi Wapres Mengerucut ke Kader Internal Gerindra
Lebih jauh, Saan Mustopa membeberkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dan komunikasi informal antarpimpinan partai politik koalisi, telah ada kesepahaman bersama bahwa posisi lowong Wakil Presiden tersebut akan diprioritaskan bagi kader dari Partai Gerindra. Partai NasDem menyatakan menghormati dan mendukung penuh kesepakatan tersebut.
Kendati demikian, NasDem menegaskan bahwa penentuan akhir mengenai siapa yang akan diajukan ke Parlemen sepenuhnya berada di tangan kepala negara. Hak konstitusional tersebut dihormati oleh seluruh partai koalisi sebagai bagian dari etika politik yang berlaku.
"Nah, siapa-siapa dari Partai Gerindra, tentu itu hak prerogatif penuh dari Presiden. Siapa yang akan Presiden usulkan untuk menjadi calon wapres penggantinya, kan gitu," jelas Saan.
Desakan dan Inisiatif Akar Rumput Partai Gerindra
Geliat dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sejalan dengan aspirasi yang tumbuh masif di internal Partai Gerindra sendiri. Sebelumnya, Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengonfirmasi adanya gelombang usulan yang sangat kuat dari pengurus daerah di seluruh Indonesia agar Dasco dicalonkan sebagai Wakil Presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Aspirasi tersebut berkembang secara organik tanpa ada mobilisasi atau instruksi khusus dari tingkat pusat, menunjukkan kuatnya legitimasi Dasco di mata kader bawah.
"Kemarin bukan hanya tiga DPD ya, kemarin hari Minggu kita mendapat informasi hampir seluruh DPD provinsi se-Indonesia, bahkan juga DPC-DPC itu tanpa diperintah, tanpa diberi arahan, inisiatif sendiri itu memberikan statement di media mengusulkan nama Bang Dasco. Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco," ungkap Sugiat Santoso pada Senin (16/11/2026).
Meski desakan dari wilayah kian menguat, Sugiat menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra belum menggelar rapat kerja formal untuk mengesahkan usulan ini. Partai Gerindra menempatkan fatsun politik dan aturan konstitusi di atas segalanya, sehingga keputusan final tetap berada di bawah wewenang mutlak Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.
"Secara resmi memang DPP belum melakukan rapat. DPP ini kan ya ketua umumnya kan langsung Pak Prabowo. Kan kalau DPP-nya setuju ya sudah pasti itu menjadi keputusan Pak Prabowo. Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memutuskan," pungkas Sugiat. (HS)


