Gardu Merah Putih Dukung Komisi III DPR Panggil Kapolri
 |
| Ketua Umum Gardu Merah Putih Prof. H. Firmansyah memberikan keterangan pers terkait dukungan terhadap Komisi III DPR RI untuk memanggil Kapolri atas kasus penyadapan. |
Jakarta, Suaratebo.net - Organisasi masyarakat Gardu Merah Putih secara resmi menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pemanggilan ini ditujukan guna meminta klarifikasi komprehensif terkait kasus penyadapan yang tengah menjadi sorotan dan perhatian luas publik.
Pemanggilan Kapolri sebagai Wujud Pengawasan Konstitusional
Ketua Umum Gardu Merah Putih, Prof. H. Firmansyah, menegaskan bahwa langkah Komisi III DPR RI tersebut murni merupakan pengejawantahan dari tugas pokok legislatif. Ia mengingatkan publik agar tidak menafsirkan pemanggilan ini sebagai bentuk campur tangan kewenangan hukum kepolisian.
"Pemanggilan ini bukan bentuk intervensi terhadap institusi Polri, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata Firmansyah dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Firmansyah, kehadiran dan penjelasan langsung dari Kapolri di hadapan wakil rakyat sangat esensial. Hal ini dinilai mampu memberikan pencerahan sekaligus menjawab berbagai spekulasi atau disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini.
Mendorong Objektivitas dan Profesionalisme Penegak Hukum
Dalam pandangan Gardu Merah Putih, keterbukaan Polri dalam merespons polemik penyadapan justru akan menjadi poin positif. Transparansi tersebut diyakini dapat memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter).
Meski menuntut keterbukaan, Firmansyah juga menggarisbawahi pentingnya asas keadilan dalam proses klarifikasi nanti. Ia meminta agar seluruh rangkaian penanganan persoalan tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mendorong agar proses ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar akademisi sekaligus pimpinan organisasi tersebut, mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah.
Imbauan Menjaga Stabilitas dan Persatuan Nasional
Menutup keterangannya, Gardu Merah Putih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap mengawal jalannya proses klarifikasi di DPR secara tertib serta damai. Organisasi ini memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam merawat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
"Jaga Indonesia, Jaga Presiden Prabowo," pungkas Firmansyah.
Langkah Komisi III DPR RI selanjutnya diperkirakan akan segera merilis jadwal resmi pemanggilan Kapolri, seiring dengan makin tingginya desakan publik untuk mendapatkan kejelasan hukum atas kasus penyadapan tersebut. (HS)
