Kekerasan Seksual Rujab Bupati Kupang: Polda NTT Usut YL
![]() |
| Ilustrasi Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto memberikan keterangan pers terkait penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang. (Generate by Gemini AI) |
Kupang, Suaratebo.net – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik yang menyeret seorang pejabat publik berinisial YL di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang. Penyelidikan atas insiden yang dialami korban perempuan berinisial RWM (21) ini dipastikan berjalan secara objektif dan menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang status sosial terlapor.
Penegakan Hukum dan Kesetaraan
Institusi kepolisian menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus atau melindungi pihak-pihak tertentu yang terindikasi melanggar hukum. Langkah ini menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat rentan, khususnya perempuan.
"Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law harus berlaku bagi seluruh warga negara," tegas Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Kronologi Modus Penipuan Pekerjaan
Dugaan kekerasan seksual ini berawal pada Rabu (11/11/2026), ketika korban RWM diajak oleh seseorang berinisial EK dengan iming-iming atau alasan urusan pekerjaan. Bersama EK dan individu lain berinisial LS, korban dibawa menuju Rujab Bupati Kupang tanpa diberitahu tujuan yang sebenarnya.
Setibanya di lokasi, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh terlapor YL. Atas peristiwa tersebut, korban melapor ke kepolisian dan tercatat dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT pada Kamis (12/11/2026).
Scientific Crime Investigation dan Hak Korban
Penyidik dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menerapkan metode scientific crime investigation untuk mengungkap kasus ini. Tim gabungan Inafis Ditreskrimum telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi kejadian yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kota Kupang, untuk mengamankan bukti fisik.
Selain itu, polisi telah mengamankan bukti medis melalui Visum et Repertum (VER) di RS Bhayangkara. Untuk memastikan keamanan korban, Polda NTT bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), psikolog forensik, serta UPTD PPA Provinsi NTT guna memberikan pemulihan trauma dan fasilitasi Safe House.
Ancaman Pidana UU TPKS bagi Terlapor
Berdasarkan alat bukti awal, dugaan perbuatan YL mengarah pada pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal ini secara spesifik menjerat pihak yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau memanfaatkan kerentanan seseorang untuk memaksa persetubuhan atau perbuatan cabul. Jika terbukti, terlapor diancam dengan pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.
Langkah selanjutnya, penyidik akan melengkapi pemeriksaan saksi-saksi dan segera melayangkan surat pemanggilan resmi terhadap pihak terlapor YL. Setelah hasil resmi visum dan konseling psikolog forensik dikantongi, Polda NTT akan menggelar perkara untuk menentukan status hukum lebih lanjut. (HS)


