Polemik Desa Bukit Pemuatan: Komisi I DPRD Tebo Segera Turun Lapangan Ungkap Fakta Sebenarnya
 |
| Polemik Desa Bukit Pemuatan: Komisi I DPRD Tebo Segera Turun Lapangan Ungkap Fakta Sebenarnya |
Suaratebo.net, Tebo - Menyikapi kekecewaan masyarakat terkait lambatnya respons pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi I DPRD Kabupaten Tebo mengambil langkah tegas. Jajaran wakil rakyat tersebut memastikan akan turun langsung ke Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi, guna melakukan verifikasi dan melihat rill fakta yang terjadi di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, Yusep Herman, S.Pd.I, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin polemik yang sedang menjadi sorotan publik ini terus berlarut-larut tanpa adanya titik temu dan kejelasan hukum.
Jadwal Kunjungan Lapangan Komisi I DPRD Tebo
DPRD Tebo bergerak cepat dengan menyiapkan administrasi resmi pasca-RDP guna melakukan peninjauan langsung secara objektif bersama instansi eksekutif terkait.
"Kami akan segera membuat surat resmi sesuai hasil RDP. Insya Allah Senin, 22 Juni 2026, kami akan menindaklanjutinya untuk turun langsung ke lapangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PMD Kabupaten Tebo," ujar Yusep Herman kepada awak media di Kabupaten Tebo.
Yusep mengungkapkan, alasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo belum turun ke lapangan sebelumnya karena instansi tersebut masih fokus menyelesaikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Tebo. Namun, DPRD menilai persoalan di Desa Bukit Pemuatan sudah sangat mendesak demi meredam keresahan sosial di tengah warga.
FRIC DPW Jambi Desak Transparansi dan Langkah Konkret
Langkah taktis Komisi I ini mendapat apresiasi sekaligus pengawalan ketat dari lembaga swadaya. Divisi Informatika Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Provinsi Jambi menilai peninjauan langsung ini merupakan bentuk keseriusan dalam mencari kebenaran.
Ketua Divisi Informatika FRIC DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md, menegaskan bahwa masyarakat Serai Serumpun saat ini membutuhkan transparansi total, bukan sekadar janji di atas meja kerja.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar pembahasan di atas meja, tetapi langkah konkret untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Dengan turunnya Komisi I DPRD Tebo ke lapangan, kami berharap seluruh fakta dapat dibuka secara transparan sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi maupun informasi yang simpang siur,” tegas Hamdi Zakaria.
Harapan Baru Warga Desa Bukit Pemuatan
Kehadiran langsung para pemangku kebijakan pada Senin, 22 Juni 2026 mendatang menjadi tumpuan harapan baru bagi masyarakat Desa Bukit Pemuatan. Warga berharap kunjungan kerja ini tidak sekadar menjadi agenda formalitas birokrasi, melainkan mampu melahirkan rekomendasi yang tegas dan solusi konkret.
Kini, perhatian publik di Kabupaten Tebo tertuju penuh pada pembuktian komitmen DPRD Tebo dan Dinas PMD dalam mengusut tuntas polemik desa, demi menghadirkan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. (HS)
