Gebrakan Baru BGN: Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah, Ada Audit Massal!

Gebrakan Baru BGN: Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah, Ada Audit Massal! (Generate By Gemini AI)

Suaratebo.net, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang besar-besaran terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini mencakup penghentian sementara penyaluran makanan selama masa libur sekolah demi mematangkan tata kelola, melakukan audit menyeluruh pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga merombak skema insentif operasional.

Mengutip laporan dari Detikcom, kebijakan refocusing anggaran dan sasaran penerima manfaat ini diambil agar program nasional tersebut berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran tanpa adanya pemborosan anggaran negara.

Libur Sekolah Dimanfaatkan untuk Audit Kelayakan Dapur

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa jeda waktu libur sekolah akan dimanfaatkan secara optimal oleh tim pengawas untuk mengaudit standardisasi alur memasak (flow of cooking) di seluruh dapur mitra.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," ujar Agustina Arumsari sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Menurutnya, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas gizi yang diterima anak-anak sekolah terpenuhi dengan baik, bukan sekadar mengejar kuantitas jumlah dapur yang beroperasi.

Skema Insentif Operasional Rp6 Juta Kini Tidak Disamaratakan

Selain audit fisik fasilitas, BGN dipastikan merombak total sistem pemberian insentif operasional SPPG yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari. Pola lama tersebut dinilai tidak adil karena beban kerja antar-dapur berbeda drastis.

Berdasarkan data yang dihimpun Detikcom, selama ini dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat menerima nominal operasional yang sama dengan dapur yang hanya melayani 500 orang. Ke depan, setelah proses validasi data rill penerima manfaat di setiap wilayah rampung, besaran insentif akan disesuaikan secara proporsional sesuai beban kerja riil.

Cegah Konflik Kepentingan, Pegawai BGN Dilarang Miliki SPPG

Demi menjaga integritas lembaga, BGN juga memperketat regulasi internal secara ketat. Seluruh pegawai BGN kini dilarang keras untuk memiliki atau mengelola dapur SPPG secara pribadi.

"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Karena dia mengambil kebijakan," tegas Arumsari.

Langkah pencegahan ini diambil guna memotong potensi conflict of interest (konflik kepentingan). BGN menegaskan fokus utama program MBG murni untuk kesejahteraan pemenuhan gizi masyarakat, bukan ajang mencari keuntungan pihak pengelola.

Efisiensi Anggaran Menuju Tahun 2027

Penataan berkala sepanjang tahun 2026 ini nantinya akan dijadikan acuan dasar dalam penyusunan estimasi kebutuhan anggaran program MBG untuk tahun 2027. Saat ini, BGN bersama Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi intensif untuk memetakan kelompok prioritas tinggi.

Meski sebelumnya BGN telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027, efisiensi ketat tetap akan diberlakukan agar setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi penurunan angka stunting dan perbaikan gizi nasional.