Lulusan Keguruan dan Dokter Membludak, Kemdiktisaintek Bakal Tutup Prodi Tak Relevan
 |
| Lulusan Keguruan dan Dokter Membludak, Kemdiktisaintek Bakal Tutup Prodi Tak Relevan/Gambar Ilustrasi AI |
Suaratebo.net, Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersiap mengambil langkah ekstrem guna menata ulang relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja masa depan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari KabarAktual, kebijakan ini diambil menyusul kekhawatiran atas membludaknya jumlah lulusan dari rumpun ilmu tertentu, terutama keguruan dan kedokteran. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengungkapkan bahwa penataan ini akan dieksekusi dalam waktu dekat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kualitas SDM.
Dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Badri menyoroti ketimpangan yang sangat tajam pada prodi keguruan. Ia menyebutkan bahwa setiap tahunnya perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 490 ribu sarjana pendidikan, padahal kebutuhan pasar kerja hanya berada di angka 20 ribu orang per tahun.
"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansinya," tegas Badri, Rabu (23/4/2026).
Selain masalah di sektor kependidikan, pemerintah juga mulai mewaspadai pembukaan Fakultas Kedokteran yang masif. Mengacu pada standar Bank Dunia, Indonesia diprediksi akan mengalami oversupply atau kelebihan tenaga dokter pada tahun 2028 jika pembukaan prodi tidak segera dikendalikan. Meski saat ini Indonesia masih menghadapi masalah distribusi dokter yang tidak merata di daerah terpencil, namun secara total kuantitas, angka kelulusan diprediksi akan melampaui kebutuhan nasional.
Kemdiktisaintek berharap para rektor dan pimpinan perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk mendukung kebijakan ini. Badri menilai, selama ini perguruan tinggi cenderung membuka prodi hanya berdasarkan "minat pasar" atau tren sesaat tanpa mempertimbangkan visi ekonomi jangka panjang. Langkah tegas ini diharapkan dapat menyelamatkan bonus demografi Indonesia agar lulusan perguruan tinggi benar-benar terserap oleh industri yang produktif. (HS)
