Kritik Megawati, Indonesia Masih 'Poco-Poco', China Sudah Rancang Pembangunan 200 Tahun
 |
| Kritik Megawati, Indonesia Masih 'Poco-Poco', China Sudah Rancang Pembangunan 200 Tahun |
Suaratebo.net, Jakarta - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, memberikan kritik tajam terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai belum memiliki visi jangka panjang yang kokoh. Mengutip laporan dari Kompas, Megawati membandingkan kemajuan pesat China yang sudah memiliki rencana pembangunan hingga 200 tahun ke depan, sementara Indonesia diibaratkan masih menari 'poco-poco' atau jalan di tempat.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Ia menekankan pentingnya pembangunan nation and character building yang konsisten sebagai kunci kesuksesan sebuah negara.
Belajar dari Visi Jangka Panjang Xi Jinping
Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI-P ini mengungkapkan pengalamannya berkorespondensi dengan Presiden China, Xi Jinping. Megawati menyebutkan bahwa dalam setiap kongres, Xi Jinping selalu diminta untuk menyusun strategi kenegaraan untuk 100 hingga 200 tahun mendatang.
"Jadi, sekarang China itu sudah punya untuk ke depannya 200 tahun. Lah mbok kita tuh mikir toh yo, orang pinter untuk apa? Masak sih enggak bisa membuat juga seperti begitu?" ujar Megawati, dilansir Nasioal Kompas. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia, dengan segala sumber daya manusianya, belum mampu merumuskan cetak biru pembangunan yang komprehensif, terutama menyangkut ketahanan pangan.
Sorotan Terhadap RUU Pemilu dan Gejolak Politik
Salah satu alasan Megawati menyebut kondisi Indonesia saat ini sedang 'poco-poco' adalah terkait polemik revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum. Ia menyoroti mandeknya pembahasan di DPR RI dan adanya wacana pengambilalihan pembahasan oleh pemerintah.
Menurut Megawati, fenomena ini menunjukkan ketidakpastian arah demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. Ia mengkhawatirkan jika sistem tata kelola negara terus berubah-ubah tanpa landasan jangka panjang yang jelas, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan dari negara maju lainnya. (HS)
