Strategi PT Tebo Hutama Cipta: Penataan Tata Niaga Sawit dan Optimalisasi PAD melalui Perbup Baru
Kabupaten Tebo, Jambi – Dalam upaya memperkuat struktur ekonomi daerah, BUMD Tebo melalui PT Tebo Hutama Cipta (THC) tengah menyiapkan langkah besar untuk menata tata niaga sawit rakyat. Langkah ini diawali dengan pengajuan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo guna menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang akan menjadi landasan legalitas penataan sawit dalam kawasan hutan.
Inisiatif ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan solusi atas persoalan sawit ketelanjuran di kawasan hutan yang menjadi program strategis nasional. Dengan sistem yang legal dan transparan, Kabupaten Tebo diproyeksikan menjadi role model nasional dalam penyelesaian konflik lahan sawit.
Peran Strategis BUMD Tebo sebagai Agregator dan Pengendali Data
Dalam skema Perbup yang dirancang, PT Tebo Hutama Cipta akan menjalankan tiga fungsi utama yang saling terintegrasi:
- Agregator Produksi, Menjadi wadah profesional yang menampung dan mengelola hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan rakyat.
- Penjamin Legalitas, Memastikan seluruh rantai pasok komoditas berasal dari sumber yang terdata, sehingga memenuhi standar pasar global.
- Instrumen Pengendali Data, Menjadi pusat validasi data produksi sawit daerah yang terintegrasi langsung dengan sistem kementerian terkait.
Optimalisasi PNBP dan Peningkatan PAD
Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama ini, aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang belum tertata mengakibatkan potensi pendapatan negara menguap.
Melalui sistem digitalisasi pendataan yang dikelola BUMD:
- Potensi PNBP dapat dihitung secara akurat dan dipungut secara sah sesuai undang-undang.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen BUMD dan retribusi.
- Akurasi data untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit agar lebih tepat sasaran bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo.
Manfaat Nyata bagi Petani, Kepastian Hukum dan Akses Sertifikasi
Bagi masyarakat, khususnya petani sawit di Tebo, kebijakan ini memberikan angin segar berupa:
- Kepastian Hukum, Rasa aman dalam mengelola lahan melalui mekanisme administratif yang sah.
- Stabilitas Harga, Akses pasar yang lebih luas dengan harga TBS yang kompetitif dan transparan.
Standardisasi Global: Kemudahan dalam mengakses program bantuan pemerintah serta percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO.. (Red-ST)
