Kapolres Tebo Minta Perangkat Desa Dapat Mendata Dengan Benar Dan Transparan Dalam Pemberian Bansos

Kapolres Tebo Minta Perangkat Desa Dapat Mendata Dengan Benar Dan Transparan Dalam Pemberian Bansos

Suaratebo.net, Tebo - Demi untuk benar-benar dalam pendataan, penginputan serta menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warga yang kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima, Kapolres Tebo AKBP Abdul Hafidz mengingatkan para kades dan perangkat desa se-Kabupaten Tebo.

"Ini semua supaya tidak ada yg dirugikan maupun tidak menjadi pemicu perselisihan yang berdampak," hal tersebut disampaikan Kapolres Tebo, AKBP Abdul Hafidz,S.I.K kepada Suaratebo.net, Jum'at (05/06/2020).

Kapolres Juga mengatakan, dalam dua minggu ini Kabupaten Tebo konduktifitas keamanannya mengalami ujian. Mengingat ada beberapa desa terjadi gesekan warga dengan perangkat desa terkait pemberian BLT-DD. Banyaknya protes warga kepada perangkat desa atas pendataan, pengimputan, penyerahan data penerima bansos dan penyaluran bansos hampir saja menjadi konflik di antara mereka.

"Untungnya aparat keamanan dari Polres Tebo dan polsek jajaran dalam pendeteksian gejala tersebut dapat dilakukan sejak dini sehingga sebelum ada kejadian fatal hal tersebut dapat dicegah melalui pengamanan langsung bersama dengan unsur TNI dalam hal ini pihak Kodim 0416/Bute beserta jajarannya,"katanya lagi.

AKBP Abdul Hafidz, S.I.K menekankan kepada perangkat desa dalam memberikan bantuan BLT-DD dapat benar-benar memahami eksensi tujuan pemberian bansos tersebut oleh pemerintah.

BLT-DD tersebut kata dia, peruntukannya guna mendukung ketahanan pangan warga kurang mampu sehingga warga yang mampu hendaknya menolak penerimaan bansos tersebut jika dirinya terdaftar.

"Di sinilah saatnya kita saling bantu (warga mampu membantu warga kurang mampu), bukan malah warga mampu mau menerima bansos tersebut dengan mengabaikan warga kurang mampu yg menjadi tetangganya," kata dia.

Selain itu, BLT-DD tidak untuk dibagi rata. Polres Tebo, selain mendatangi langsung lokasi terdeteksi ada kerawanan,  mengundang kades ke Polres Tebo dan memberikan pemahaman atas amanah yg di emban kapadanya agar dijalankan dengan baik. Pada prinsipnya kades berikut perangkatnya, dalam pendataan, penginputan, pembagian BLT-DD kepada masyarakat sebaiknya dilakukan musyawarah. ambil kesepakatan dan keputusan bersama dengan diketahui warga serta disaksikan bhabinkamtibmas, babinsa desa setempat.

Maka setelah ada kesepakatan dan disetujui tindakan kades serta perangkatnya adalah menempelkan daftar penerima BLT-DD ditempat yg biasa warga datangi sebagai bentuk transparansi. 

"Kepada warga agar tetap dingin bila ada yang tidak pas, tidak perlu merusak fasilitas desa karena akan merugikan diri sendiri maupun warga lain," kata dia.
Intinya kata dia, Mari ciptakan Kabupaten Tebo yang kondusif dengan masyarakatnya tetap produktif, tutupnya. (Red-ST)