Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026, Pengamat UNS Ingatkan Daya Beli Masyarakat
![]() |
| Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026, Pengamat UNS Ingatkan Daya Beli Masyarakat/Gambar AI |
Suaratebo.net – Rencana penyesuaian tarif atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Di tengah kondisi perekonomian yang dinilai sedang lesu, wacana ini memicu kekhawatiran meluas, terutama terkait kemampuan bayar peserta mandiri kategori kelas tiga. Pemerintah kini didesak untuk melakukan kajian matang agar kebijakan ini tidak menjadi beban finansial tambahan bagi warga.
Pengamat: Simulasi Kemampuan Bayar Adalah Harga Mati
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Didik G. Suharto, menegaskan bahwa hingga saat ini rencana tersebut masih bersifat wacana. Secara regulasi, besaran iuran masih merujuk pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
Menurut Didik, pemerintah wajib melakukan simulasi pengukuran kemampuan bayar (ability to pay) sebelum mengeksekusi kebijakan. "Tentu harus dipikirkan secara mendalam karena menyangkut kemampuan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu. Pemerintah harus memastikan kelompok masyarakat rentan tetap dalam jangkauan perlindungan jaminan kesehatan," tegasnya dilansir RRI pada Senin (27/4/2026).
Didik juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi 150 juta orang Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jangan sampai kenaikan tarif justru memicu fenomena "putus anggota" karena ketidakmampuan masyarakat marginal untuk membayar iuran rutin.
Respons Warga: Kenaikan Wajar Selama Layanan Maksimal
Meski menuai pro dan kontra, suara berbeda datang dari sebagian pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan. Nono Sumarsono, warga Baki, mengaku tidak terlalu keberatan jika iuran kelas tiga disesuaikan dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per bulan.
Kenaikan sebesar Rp7.000 dinilai masih masuk akal untuk prinsip gotong royong, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. "Selama ini pengalaman saya menggunakan BPJS sangat membantu, terutama saat persalinan anak yang biayanya jadi sangat ringan," ungkap Sumarsono.
Transparansi dan Kualitas Layanan Jadi Kunci
Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengkaji skema terbaik demi menjaga keberlangsungan finansial BPJS Kesehatan tanpa mengorbankan akses warga. Sosialisasi yang transparan mengenai urgensi kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisir resistensi publik. Kunci utama agar program ini tetap didukung adalah kepastian bahwa tidak ada lagi diskriminasi layanan di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. (HS)


