 |
| Sekda Tebo Sindi Pimpin Harmonisasi Ranperbup di Kanwil Kemenkumham Jambi |
Suaratebo.net, Jambi – Pemerintah Kabupaten Tebo terus berkomitmen memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, Sindi, SH, MH, menghadiri secara langsung Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tebo yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Jambi.
Agenda ini merupakan langkah krusial dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan Bupati Tebo memiliki kualitas hukum yang mumpuni.
Menjamin Sinkronisasi dan Kualitas Regulasi Daerah
Proses harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi Ranperbup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih (overlapping) dan tidak bertentangan dengan aturan nasional.
Beberapa poin utama dalam rapat pengharmonisasian ini meliputi:
- Penyelarasan Substansi, Memastikan isi peraturan sesuai dengan kewenangan daerah.
- Teknis Penyusunan, Menyesuaikan format regulasi dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.
- Aspek Implementatif, Menjamin aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Komitmen Sekda Tebo Terhadap Kepastian Hukum
Dalam arahannya, Sekda Tebo Sindi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah di Kanwil Kemenkumham Jambi adalah wujud kepatuhan terhadap prosedur pembentukan hukum yang transparan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap Ranperbup yang disusun tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Regulasi yang berkualitas adalah kunci dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Tebo," ujar Sindi, SH, MH.
Sinergi antara Pemkab Tebo dan tenaga perancang perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Jambi diharapkan dapat meminimalisir risiko pembatalan peraturan di masa mendatang akibat cacat hukum atau pertentangan aturan.
Dampak Positif Bagi Pelayanan Publik
Melalui pengharmonisasian ini, Pemerintah Kabupaten Tebo optimis regulasi baru yang akan disahkan nanti mampu mendukung berbagai program strategis daerah. Peraturan Bupati yang sinkron dan implementatif akan menjadi panduan yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan tuntasnya tahapan harmonisasi ini, Ranperbup Tebo akan segera diproses ke tahapan selanjutnya hingga resmi diundangkan dan diberlakukan untuk kepentingan masyarakat luas.
