 |
| Mensos Ungkap Alasan 13,5 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Bukan Pengurangan, Tapi Realokasi Agar Tepat Sasaran |
Suaratebo.net - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan penjelasan mendalam terkait langkah penonaktifan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Dalam rapat konsultasi bersama DPR RI, Senin (9/2/2026), Mensos menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari pembenahan data demi mewujudkan keadilan sosial.
Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran yang signifikan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada jutaan warga kategori mampu (Desil 6-10) yang menerima bantuan, sementara warga paling miskin justru belum terakomodasi.
Mengapa 13,5 Juta Peserta Dinonaktifkan?
Mensos menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah mengurangi jatah bantuan, melainkan melakukan realokasi. Data menunjukkan terdapat sekitar 15 juta jiwa dari kelompok mampu yang masih tercatat sebagai penerima PBI JKN.
"Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Contohnya, peserta yang sudah memiliki aset seperti rumah layak dan kendaraan kita alihkan kepada warga Desil 1 yang jauh lebih membutuhkan," tegas Gus Ipul di Jakarta.
Evaluasi dari Dewan Ekonomi Nasional juga memperkuat keputusan ini, di mana sekitar 45 persen bantuan sosial (termasuk PKH dan Sembako) ditengarai pernah salah sasaran.
Menurunkan Angka Inclusion dan Exclusion Error
Melalui konsolidasi bersama BPS dan Pemerintah Daerah sejak April 2025, Kemensos berupaya keras memperbaiki akurasi data. Tujuannya adalah meminimalisir dua masalah utama:
- Inclusion Error, Orang mampu yang menerima bantuan.
- Exclusion Error, Orang miskin yang berhak tetapi belum terdaftar.
Hasilnya, penonaktifan 13,5 juta peserta tersebut terbukti efektif. Sebagian besar warga yang dinonaktifkan kini beralih menjadi peserta BPJS mandiri atau ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Mekanisme Reaktivasi, Ada Jalur Otomatis bagi Penyakit Kronis
Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan namun terkena penonaktifan. Masyarakat bisa mengajukan reaktivasi melalui verifikasi tingkat kesejahteraan di Dinas Sosial daerah masing-masing.
Kabar baiknya, terdapat skema reaktivasi otomatis untuk kondisi darurat:
- 100 Ribu Peserta penderita penyakit kronis dan katastrofik.
- Bayi baru lahir yang membutuhkan perlindungan segera.
- Kondisi khusus seperti korban bencana atau orang terlantar yang mengancam keselamatan jiwa.
Cara Cek dan Usul Bansos secara Mandiri
Untuk warga Kabupaten Tebo yang ingin memastikan status kepesertaannya atau ingin mengusulkan warga miskin di sekitarnya, Kemensos menyediakan berbagai kanal transparan:
- Aplikasi Cek Bansos, Fitur usul dan sanggah masyarakat.
- SIK-NG, Jalur formal melalui RT/RW hingga Dinas Sosial.
- Call Center, 021-171 (Aktif 24 jam).
- WhatsApp, Layanan Lapor Bansos.
"Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial agar anggaran Rp48,7 triliun per tahun benar-benar menyasar kelompok miskin," pungkas Mensos.
Jadi agan - agan yang BPJS nya di biayai pemerintah segera cek. (HS)
Sumber : Menpan
