 |
| Kepastian Kenaikan Gaji ASN 2025, Terganjal Kebutuhan Anggaran Triliunan Rupiah/Pixabay |
Suaratebo.net - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memberikan kabar terbaru terkait rencana kenaikan gaji ASN 2025 yang dinanti-nantikan, termasuk untuk pejabat negara, TNI, dan Polri. Meskipun rencana tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025, Qodari menegaskan bahwa realisasi kenaikan gaji pada tahun ini belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan oleh perhitungan anggaran yang membutuhkan ruang fiskal yang sangat besar.
Tantangan Anggaran untuk Realisasi Kenaikan Gaji ASN
Qodari menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran yang signifikan mencapai triliunan rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, belanja gaji ASN per tahun sudah mencapai Rp 178,2 triliun. Untuk melaksanakan kenaikan gaji tersebut, pemerintah setidaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,24 triliun, sehingga total belanja gaji akan membengkak menjadi Rp 192,44 triliun. Angka ini, menurut Qodari, belum termasuk tunjangan dan THR.
"Intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik," ujar Qodari di Bina Graha, Jakarta. Kebutuhan dana yang besar ini menjadi kendala utama dalam memastikan eksekusi kebijakan kenaikan gaji di tahun 2025, dilansir CNBCIndonesia pada 25 September 2025
Kebijakan Gaji ASN, Belum Ada Rapat Pembahasan Lanjutan
Penegasan Qodari semakin kuat mengingat berdasarkan pengalaman kebijakan terdahulu, rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum tentu dapat terlaksana pada tahun berjalan.
Selain tantangan fiskal, Qodari juga menyoroti fakta bahwa Kementerian PANRB belum menggelar rapat pembahasan kenaikan gaji ASN hingga saat ini. Ia mengingatkan publik bahwa kenaikan gaji untuk ASN terakhir kali baru saja terjadi tahun lalu (2024), mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Dengan kondisi ini, masyarakat diminta bersabar karena kebijakan kenaikan gaji belum dapat dipastikan pelaksanaannya pada tahun ini, seiring pemerintah yang masih mencari celah dan perhitungan keuangan yang lebih matang
