Suaratebo.net - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang
melanda berbagai daerah di Indonesia masih berlanjut. Kini Kabut asap dampak
dari Karhutla semakin pekat menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Kondisi
udara pun kian memburuk.
Akibat dari
kabut asap Karhutla tersebut, puluhan ribu warga Pekanbaru Riau terjangkit
sejumlah penyakit seperti sesak nafas sampai dengan demam
Menurut
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Riau, Rio
Kurniawan, setidaknya 47 ribu warga Provinsi Riau terpapar infeksi saluran
pernapasan akut atau ISPA akibat asap yang dihasilkan dari kebakaran
hutan.
Data jumlah
korban terpapar ISPA mencapai sebanyak itu didapat Rio dari Dinas Kesehatan
Provinsi Riau. Menurut data tersebut, korban terpapar ISPA sampai 47 ribu orang
tersebut terjadi hanya dalam dua minggu saja.
“Dari Dinas
Kesehatan Provinsi Riau mencatat dalam dua minggu terakhir ini sudah ada 47.000
orang yang sudah terpapar ISPA,” kata Rio saat jumpa pers di kantor Walhi
Jakarta pada Rabu (11/9) lalu.
Melihat
fenomena Karhutla yang luar biasa tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Bambang
Haryo Soekartono (BHS) pun angkat bicara.
Bambang
mengatakan, titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia.
Yang paling parah mengalami Karhutla adalah Kalimantan dan Sumatera, ditambah
saat ini Pekanbaru Riau.
"Sudah
puluhan ribu masyarakat kena ISPA akibat Karhutla di Riau, dan bahkan sudah ada
yang meninggal. Namun amat disayangkan Pemerintah pusat seakan tidak hadir.
Padahal sudah jelas, Pemerintah pusat yang di dalamnya mencakup Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lah yang bertanggungjawab atas semua
ini," kata Bambang
"Pak
Presiden Jokowi pun sudah berjanji dalam waktu 2018-2019 itu tidak akan ada
lagi yang namanya kebakaran, tapi ternyata itu omong kosong. Kebakaran lebih
meluas dan dampak nya lebih parah, sampai-sampai puluhan ribu orang kena ISPA
dan bahkan sampai ada yang meninggal," tambahnya.
Masalah
Karhutla, lanjut Bambang, sudah berlarut-larut dan Pemerintah lambat dalam
penanganannya. Bahkan Pemerintah terkesan melakukan pembiaran, karena terlihat
tidak serius menangani Karhutla tersebut.
"Seharusnya
Presiden segera menyatakan sebagai tanggap darurat atau bencana nasional karena
sudah demikian banyak korban. Dan saya harap Presiden tegas memberikan sanksi
terhadap aparat-aparat Negara yang bertanggungjawab atas Karhutla ini. Terutama
KLHK, karena KLHK bertanggungjawab atas pemeliharaan hutan," tegas
Bambang.
"Namun,
sampai saat ini tidak ada satupun pegawai dari KLHK yang mendapatkan sanksi.
Ini yang saya sesalkan, Presiden tidak konsisten atas apa yang
diucapkannya," tambah nya.
Lebih jauh,
Politisi Gerindra ini juga mengatakan, bahwa kondisi Karhutla semakin parah,
bahkan di Riau jarak pandang tidak lebih dari 100 meter.
"Dampak
dari Karhutla di Riau ini luar biasa, selain penyakit ISPA, juga mengakibatkan
kegiatan sosial, pendidikan, bahkan perputaran ekonomi lumpuh. Bahkan anak-anak
sekolah, mahasiswa-mahasiswa pun diliburkan. Jelas ini merugikan calon-calon
generasi penerus bangsa. Mereka harusnya menutut ilmu dengan nyaman, tapi malah
terganggu dengan adanya Karhutla seperti ini," tutur nya.
Karhutla ini
terus meluas karena penanganan yang tidak maksimal dari Pemerintah. Hutan di
Indonesia ini luar biasa, itu harus dijaga oleh pemerintah. Tapi pemerintah
tidak melakukan itu dengan penjagaan yang seperti dilakukan oleh Negara
tetangga seperti Malaysia.
"Kalau
di Malaysia yang hutannya sekitar 25 juta hektare tidak pernah terbakar mulai
tahun 1983. Mereka SDM nya kompeten dan alat-alat pemadam dan perawatan hutan
mulai helicopter heavy ada 5, medium 5, yang kecilnya 2 untuk rescue aktif dan
alat-alat lain hovercraft jetsky," papar nya.
"Dengan
tanggap darurat yang responsif juga dilengkapi tim fire danger ratting system
untuk mengetahui dengan early warning system. Misalnya 1. Smoke Potensial
Indicator, 2. Air Quality Analysis (kualitas udara), 3. Final pendeteksian
kelembaban, indikator nya dipantau oleh pemerintah," tambah nya.
Kalau
pemerintah Indonesia tidak sanggup menangani Karhutla, tegas Bambang, bisa
meminta bantuan ke dunia internasional. Dan itu jauh lebih baik untuk menangani
Karhutla ini.
"Malaysia
dan Singapura sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Mereka (Malaysia dan
Singapura) terkena dampak juga dari Karhutla Indonesia. Pariwisata mereka turun
drastis akibat asap Karhutla, dan tentu merugikan ekonomi mereka juga,"
ujar Bambang
"Namun
sayangnya, KLHK tidak mau mengakui kalau asap yang menjalar ke Malaysia itu
asap akibat Karhutla di Indonesia. Namun di Malaysia sendiri tidak terjadi
kebakaran, jadi kalau ada asap, asap dari mana. Seharusnya KLHK bisa
bertanggungjawab atas semua kejadian ini. Terutama telah merugikan banyak
masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Lebih
lanjut, Bambang juga berpesan, seharusnya di waktu mendatang Pemerintah bisa
mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Benih-benih Karhutla
bisa dideteksi agar tidak terjadi kebakaran dan tidak meluas. (Crew)
