Suaratebo,net. Tebo - Ketidakadilan dan tidak pemerataannya pembangunan di Kabupaten Tebo yang hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa yang tertuang dalam buku RAPBD TA 2019, membuat sejumlah anggota dewan dari 6 fraksi di DPRD Tebo geram. Pasalnya, kegiatan pembangunan banyak dikelola partai Golkar.
Dalam kompresi pers, Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsu Rizal yang di dampingi Wakil Ketua 1 Wartono Triam Kusumo dan masing-masing anggota Fraksi, dirinya menyampaikan bahwa banyak kegiatan pembangunan dikelolah oleh fraksi Golkar. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, Dapil 1 yaitu Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay mendapatkan anggaran sebesar 4.5 Milyar, dapil II yaitu Tebo Ilir, Tabir dan Tengah Ilir 16 Milyar, dapil III yaitu Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir 50.980 milyar sedangkan dapil IV Tebo Ulu, Serai Serumpun dan VII Koto 23.700 Milyar dengan total keseluruhan senilai 95.180 milyar.
"Dan hasil analisis ini patut diduga semua milik anggota fraksi Golkar, dan hasil analisis ini nanti kami berikan agar tidak ada dusta diantara kita. Perlu diketahui bahwa ini baru satu OPD di dinas PUPR. Dan ebih parah lagi ada beberapa caleg dari Golkar sudah mendapat bagian tersebut," sebut Iday, usai gelar rapat di ruang Banggar DPRD, Rabu (31/10/2018).
Iday juga menyampaikan bahwa pihaknya juga hari ini akan membuat kesepakatan dan menolak atau membatalkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) untuk melanjutkan tahapan pembahasan RAPBD itu sebelum ada perbaikan," kata Iday.
"Kami sebanyak 23 orang dari 6 Fraksi ini menolak dan membatalkan jadwal rapat Banmus sebelum ada perbaikan isi buku RAPBD TA 2019, karena di dalam buku tersebut hanya mementingkan fraksi Golkar,
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, dirinya sangat menyayangkan kepada pemkab Tebo dan TAPD. Pihaknya melayangkan surat untuk memperbaiki isi buku itu dalam koridor itikad baik, karena dalam isi buku tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan, maka pihaknya melayangkan surat kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk duduk bersama. Dan diharapkan nanti pihaknya akan memberikan masukan.
"Nah, ternyata bukannya ditanggapi malah tahapan pembahasan RAPBD jalan terus, termasuk pembahasan hearing ditingkat provinsi. Ini ada apa, ko memaksakan kehendak, kalau ada masukan kan seharusnya ditanggapi. Dan sebelumnya kita sudah berikan deadline dan hari ini adalah hari terakhirnya mereka tetap jalan terus," Kata Wartono.
Karena tahapan ini adalah produk DPRD, lanjut Tono, maka anggota DPRD yang berjumlah 23 orang ini yang juga termasuk Banmus sepakat agar pembahasan ditunda dulu sampai ada titik terang. (St,end)
